JAKARTA - Tahukah kamu bahwa mencari pekerjaan di Jakarta saat ini ibarat bertarung di medan kompetisi yang tak pernah sepi?
Setiap tahunnya, ibu kota selalu dibanjiri oleh ribuan pencari kerja baru, baik dari lulusan sekolah menengah maupun perguruan tinggi.
Masalah pengangguran pun menjadi tantangan klasik yang menuntut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mencari jalan keluar yang lebih proaktif dan inovatif.
Menyikapi situasi yang mendesak ini, Ketua DPRD DKI Jakarta, Khoirudin, pada Kamis (26/2/2026), secara resmi mendorong sebuah solusi taktis dan efisien.
Ia menilai bahwa optimalisasi Mobile Training Unit (MTU) atau unit pelatihan bergerak dapat menjadi jawaban jitu untuk mempercepat penyerapan tenaga kerja melalui sistem pelatihan vokasi berkonsep "jemput bola".
Baca juga: Demam Padel Melanda Jakarta, DPRD DKI Dukung Pemprov Tertibkan Izin Lapangan Demi Kenyamanan Warga
Gagasan ini bukan sekadar wacana kosong, melainkan lahir dari realitas di lapangan yang menunjukkan adanya ketimpangan antara jumlah pencari kerja dan fasilitas pelatihan yang tersedia.
Untuk memahami lebih dalam bagaimana skema jemput bola ini akan mengubah lanskap ketenagakerjaan di ibu kota, mari kita bedah satu per satu strategi yang ditawarkan oleh Ketua DPRD DKI Jakarta ini.
Selama ini, warga Jakarta yang ingin meningkatkan keterampilan kerja biasanya akan mendaftar ke Pusat Pelatihan Kerja Daerah (PPKD) yang tersebar di berbagai kota administrasi.
Sayangnya, antusiasme masyarakat yang sangat tinggi tidak sebanding dengan daya tampung fasilitas tersebut.
Khoirudin mengungkapkan sebuah fakta yang cukup mencengangkan: kapasitas PPKD saat ini sudah kewalahan menerima pendaftar yang jumlahnya terus membludak.
Menurut catatan yang ada, dalam satu lokasi PPKD saja, jumlah pendaftar bisa menembus angka lebih dari 5.000 orang.
Angka ini tentu menciptakan antrean panjang yang membuat banyak calon tenaga kerja harus menunda niat mereka untuk mendapatkan skill baru.
“Itu belum lagi di seluruh DKI Jakarta. Mestinya ada perbaikan sarana di seluruh Jakarta. Kalau kapasitasnya tidak pernah ditingkatkan, jumlah peserta tidak akan bertambah dan pengangguran tidak akan berkurang,” tegas Khoirudin.
Pernyataan ini menggarisbawahi bahwa penambahan kapasitas dan perbaikan infrastruktur pelatihan fisik adalah hal yang mutlak dilakukan jika Jakarta ingin serius menekan angka pengangguran secara signifikan.
Menyadari bahwa membangun gedung pelatihan baru membutuhkan waktu dan anggaran yang tidak sedikit, Khoirudin mengusulkan terobosan yang lebih membumi dan cepat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Konsep tersebut adalah memaksimalkan Mobile Training Unit (MTU). Alih-alih menyuruh warga berbondong-bondong datang ke pusat pelatihan yang kapasitasnya terbatas, pemerintah yang justru mendatangi mereka langsung ke permukiman.
“Mesti ada perbaikan sarana. Semacam Mobile Training Unit. Tidak perlu datang ke sana, mobilnya yang datang ke sini untuk memudahkan,” ujar Khoirudin menjelaskan konsepnya.
Dengan adanya MTU, warga yang mungkin terkendala biaya transportasi atau tidak memiliki waktu luang untuk pergi ke PPKD tetap bisa mendapatkan akses pelatihan vokasi yang berkualitas.
Baca juga: Satu Tahun Kepemimpinan Pramono Anung-Rano Karno: DPRD DKI Jakarta Beri 4 Catatan Kritis, Apa Itu?
Mobil-mobil yang telah dimodifikasi menjadi bengkel kerja atau ruang kelas mini ini dapat didistribusikan ke berbagai kelurahan atau Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) di Jakarta, membawa instruktur profesional langsung ke tengah masyarakat.
Salah satu alasan mengapa inovasi seperti MTU ini sangat mendesak adalah karena adanya bonus demografi dan siklus kelulusan pendidikan yang tak pernah berhenti.
Khoirudin mengingatkan bahwa jumlah angkatan kerja baru di Jakarta terus mengalami lonjakan tajam setiap tahunnya.
Jika program pelatihan dari pemerintah berjalan lambat, maka tumpukan pengangguran baru tidak akan bisa dihindari.
“Kita harus adu cepat antara pelatihan yang kita lakukan agar mereka bisa diserap di dunia kerja dengan angkatan kerja baru yang terus tumbuh setelah lulus sekolah atau kuliah,” ucap politisi tersebut.
Dalam pandangannya, pelatihan vokasi tetap menjadi solusi jangka pendek yang paling rasional dan efektif untuk langsung memotong rantai pengangguran.
Berbekal sertifikat dan keterampilan praktis yang sesuai dengan kebutuhan industri saat ini, para peserta pelatihan memiliki daya tawar yang jauh lebih tinggi di mata perusahaan.
Tentu saja, mewujudkan program pelatihan masif dan bergerak seperti ini tidak bisa dilakukan sendirian oleh pemerintah.
Khoirudin menyadari betul bahwa sering kali birokrasi menjadi penghambat utama dalam merealisasikan program-program pro-rakyat.
Namun, ia memastikan bahwa jalan keluar dari kerumitan administratif tersebut sudah mulai diretas.
“Jangka pendeknya adalah pelatihan. Pelatihannya bisa berkolaborasi dengan berbagai pihak, asal ada kebijakan dan perintah dari Gubernur. Ini juga hasil audiensi berkali-kali. Ada keterbatasan birokrasi yang harus kita tembus, dan hari ini saya selesaikan melalui rapat pimpinan,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia menyoroti masalah alokasi anggaran yang dirasa belum sepenuhnya berpihak pada kebutuhan riil pencari kerja.
Sebagai langkah taktis, Khoirudin mendorong pemanfaatan dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari berbagai perusahaan yang beroperasi di Jakarta.
Ia bahkan sudah merancang contoh kolaborasi konkret yang kekinian dan sesuai dengan tren bisnis masa kini.
“Nanti saya juga akan mengundang food truck barista dan pelatihan pembuatan roti. Kita adakan di sini agar siapa pun yang ingin belajar keterampilan membuka usaha barista atau kafe bisa ikut. Terbuka untuk umum,” ungkapnya penuh optimisme.
Melalui pendekatan berbasis tren seperti ini, masyarakat tidak hanya dilatih untuk menjadi pekerja, tetapi juga didorong untuk menjadi wirausahawan mandiri.
Selain fokus pada penyerapan tenaga kerja di dalam negeri, Khoirudin juga membuka mata terhadap peluang emas yang ada di luar negeri.
Ia secara khusus menyinggung peluang besar penempatan tenaga kerja ke Jepang.
Saat ini, Negeri Sakura tersebut tengah mengalami krisis tenaga kerja produktif dan membutuhkan sekitar 15.000 pekerja asing untuk mengisi berbagai sektor esensial.
Sayangnya, peluang luar biasa ini belum dimanfaatkan secara maksimal. Khoirudin mencatat bahwa realisasi pengiriman tenaga kerja terampil dari wilayah ibu kota, seperti Jakarta Timur misalnya, masih tergolong sangat minim dan jauh dari target yang diharapkan.
Oleh karena itu, ia menekankan bahwa tanggung jawab untuk melatih dan menyalurkan tenaga kerja ini tidak boleh hanya dibebankan pada pundak pemerintah daerah semata.
Sektor swasta harus ikut ambil bagian secara aktif dalam ekosistem ini.
“Penyedia tenaga kerja bukan hanya pemerintah, tapi juga swasta. Kalau swasta saja bisa menyerap banyak, kenapa pemerintah tidak,” tandas Khoirudin menutup pernyataannya.
Pada akhirnya, gagasan Mobile Training Unit yang dipadukan dengan pemanfaatan dana CSR dan pembidikan peluang kerja internasional merupakan paket komplit yang sangat menjanjikan.
Kini, bola berada di tangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk segera mengeksekusi visi ini agar kamu dan jutaan anak muda ibu kota lainnya memiliki masa depan karir yang jauh lebih cerah.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi
Sumber: Berita Jakarta
Author
TERPOPULER
TAG POPULER
BERITA TERBARU
