Satu Tahun Kepemimpinan Pramono Anung-Rano Karno: DPRD DKI Jakarta Beri 4 Catatan Kritis, Apa Itu?

Ketua DPRD DKI Jakarta, Khoirudin (Fakhrizal Fahri/Berita Jakarta)

JAKARTA - Jakarta kini tengah berada di fase yang sangat krusial. Pasca melepas status fungsionalnya sebagai ibu kota negara, kota metropolitan raksasa ini sedang berlari kencang menuju identitas barunya sebagai kota global.

Tepat pada Jumat (20/2/2026), masa kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, dan Wakil Gubernur, Rano Karno, genap menyentuh angka satu tahun.

Lalu, pertanyaannya, sejauh mana efektivitas duet eksekutif ini dalam mengubah wajah Jakarta?

Bagi kamu warga ibu kota, sangat penting untuk mengetahui bagaimana arah kebijakan ini berdampak langsung pada keseharianmu, mulai dari urusan mengurai macet, menahan banjir, hingga menjamin pendidikan anak.

Ketua DPRD DKI Jakarta, Khoirudin, memberikan pandangannya terkait satu tahun sepak terjang eksekutif di Balai Kota.

Baca juga: DPRD DKI Jakarta Dukung Satpol PP "Sapu Bersih" Spanduk Liar di 93 Flyover, Mujiyono: Demi Keselamatan Nyawa Pengendara

Menurutnya, periode 12 bulan pertama ini menjadi masa konsolidasi sekaligus penguatan arah kebijakan pembangunan Jakarta pascatransformasi.

Secara umum, sejumlah program strategis yang digulirkan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dinilai patut mendapat apresiasi karena menunjukkan progres yang nyata.

Salah satu sorotan utama adalah penguatan penanggulangan banjir yang selalu menjadi momok tahunan.

Pemprov DKI secara agresif terus melakukan normalisasi dan naturalisasi sungai, membangun serta mengoptimalkan pompa dan waduk, hingga merajut koordinasi lintas wilayah dengan pemerintah pusat.

Tidak hanya itu, di sektor mobilitas, perluasan layanan Transjabodetabek serta penguatan integrasi antarmoda menjadi langkah jitu. 

Tujuannya jelas, yakni membujuk kamu dan masyarakat luas agar mau meninggalkan kendaraan pribadi dan beralih ke transportasi publik demi mengurangi volume kemacetan menahun.

Kepedulian terhadap kelompok rentan juga menjadi nilai plus. Khoirudin memuji langkah konkret Pemprov dalam bidang sosial dan pendidikan.

“Program sekolah swasta gratis bagi kelompok masyarakat tertentu, penguatan KJP Plus, serta percepatan penurunan angka stunting menunjukkan keberpihakan pemerintah kepada kelompok rentan. Peningkatan akses layanan kesehatan melalui penguatan fasilitas dan sistem rujukan yang lebih responsif juga menjadi catatan positif,” ungkap Khoirudin.