Atasi Banjir dan Urai Kemacetan, Pemkot Jaksel Prioritaskan 73 Usulan di Musrenbang 2026 Kecamatan Pesanggrahan
JAKARTA - Pembangunan infrastruktur di Jakarta Selatan terus dikebut demi kenyamanan warganya.
Apakah kamu termasuk warga yang sering merasa cemas akan potensi banjir saat hujan deras atau terjebak macet parah di area Pesanggrahan?
Jika iya, ada kabar segar yang membawa angin optimisme. Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan baru saja mematangkan rencana pembangunan wilayah tahun ini, di mana puluhan usulan prioritas siap dieksekusi untuk menjawab keluhan masyarakat.
Wali Kota Jakarta Selatan, Muhammad Anwar, hadir langsung memimpin jalannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kecamatan Pesanggrahan pada Rabu (11/2/2026).
Dalam forum strategis ini, Anwar menegaskan komitmen pemerintah kota untuk tidak sekadar menampung aspirasi, melainkan merealisasikannya dalam bentuk pembangunan fisik yang nyata.
Baca juga: Atasi Banjir Langganan, Pengerukan Kali Mati Jadi Prioritas Utama Musrenbang 2026 Kecamatan Tebet
Dalam arahannya, Muhammad Anwar memaparkan data konkret terkait nasib usulan warga.
Dari total 154 usulan yang masuk dalam pembahasan Musrenbang Kecamatan Pesanggrahan, sebanyak 73 usulan dipastikan akan direalisasikan pada tahun anggaran berjalan ini.
"Saya sampaikan bahwa seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang sudah berkomitmen untuk melaksanakan pembangunan tahun ini jangan sampai ada yang ditinggalkan," tegas Anwar di hadapan para peserta Musrenbang.
Pernyataan ini menjadi sinyal kuat bagi jajarannya agar bekerja cepat dan tepat sasaran.
Anwar tidak ingin ada janji pembangunan yang mangkrak atau tertunda tanpa alasan yang jelas, mengingat kebutuhan infrastruktur di Pesanggrahan sudah sangat mendesak.
Lantas, bagaimana dengan sisa usulan lainnya? Anwar menjelaskan bahwa terdapat 81 usulan yang akan dilanjutkan atau diteruskan untuk tahun 2027.
Namun, penundaan ini bukan tanpa alasan. Ia meminta jajarannya untuk melakukan pemantauan ketat, terutama terkait status kepemilikan aset.
Isu aset sering kali menjadi ganjalan dalam pembangunan fasilitas publik. Anwar menekankan pentingnya verifikasi apakah lahan yang diusulkan merupakan aset milik pemerintah daerah atau bukan.
"Supaya kami akan mengundang pemilik aset untuk dirapatkan agar dapat dipastikan pengerjaan fisik di lokasi tersebut bisa dilakukan. Sebab, ada aturan yang mengikat bahwa pemerintah daerah tidak boleh mengerjakan aset milik pihak lain," terangnya.
Kehati-hatian ini diperlukan agar anggaran negara tidak salah sasaran dan tidak menimbulkan masalah hukum di kemudian hari.
Sementara itu, Camat Pesanggrahan, Angga Saputra, merinci apa saja yang menjadi "menu utama" pembangunan di wilayahnya.
Menurut Angga, terdapat empat usulan prioritas yang sangat krusial bagi warga Pesanggrahan.
Tiga di antaranya berfokus pada pengendalian banjir, yakni pengadaan embung.
Baca juga: Dominasi Usulan Fisik dan Olahraga Warnai Musrenbang Kelurahan Baru Tahun 2026
Pembangunan embung dinilai sebagai solusi paling efektif untuk meminimalkan dampak genangan air yang kerap muncul saat musim hujan tiba.
Dengan adanya penampungan air ini, beban saluran drainase dapat berkurang secara signifikan.
Selain banjir, kemacetan juga menjadi sorotan. Angga menyebutkan satu prioritas fisik lainnya adalah penyelesaian masalah jalan di Jalan Ciledug Raya.
"Satu usulan prioritas lainnya adalah penyelesaian kendala jalan di Jalan Ciledug Raya yang kerap mengalami penyempitan jalur (bottleneck). Lahan di lokasi tersebut sudah dibebaskan, tinggal menunggu tindak lanjut pembangunannya," ungkap Angga.
Ia pun berpesan kepada seluruh OPD terkait untuk merespons aspirasi ini dengan cepat.
"Sebagai pemangku wilayah, kami lebih memahami kebutuhan riil masyarakat di lapangan. Intinya, kita harus saling mengawal dan memastikan tidak terjadi kesalahan koordinasi yang dapat menyulitkan pihak terkait," tambahnya.
Dukungan terhadap pembangunan di Pesanggrahan juga datang dari pihak legislatif.
Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta, Dadiyono, yang turut memantau jalannya Musrenbang, mengingatkan pentingnya sinergi antara usulan Musrenbang dan hasil reses anggota dewan.
Menurut Dadiyono, aspirasi yang diserap anggota dewan saat turun ke lapangan (reses) harus mendapatkan porsi prioritas yang sama dengan usulan birokrasi.
"Hal ini penting karena masyarakat sering kali menganggap anggota dewan memiliki kewenangan untuk menyelesaikan berbagai persoalan secara langsung. Padahal, secara teknis pelaksanaan program berada di tangan dinas terkait atau pihak Eksekutif," ungkap Dadiyono.
Ia berharap hasil Musrenbang dan reses dewan dapat terakomodir dengan baik.
"Mengingat kegiatan ini merupakan forum resmi, aspirasi yang disampaikan melalui jalur ini sudah sepatutnya dilaksanakan," tandasnya.
Dengan kolaborasi antara Pemkot, Kecamatan, dan DPRD, diharapkan wajah Pesanggrahan akan semakin tertata, bebas banjir, dan lancar dalam waktu dekat.
Bagi kamu warga Pesanggrahan, mari kita kawal bersama realisasi janji pembangunan ini.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi
Sumber: Berita Jakarta
Author
TERPOPULER
TAG POPULER
BERITA TERBARU
