Darurat Zonasi! Warga Kelurahan Sukabumi Utara Jakbar Desak Pembangunan SMP Negeri Masuk Prioritas Musrenbang 2026

Musrenbang 2026 Kelurahan Sukabumi Utara, Jakarta Barat (Budhi Firmansyah Surapati/Berita Jakarta)

JAKARTA - Pernahkah kamu membayangkan betapa stresnya para orang tua dan siswa setiap kali musim Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tiba, hanya karena tidak ada satu pun sekolah negeri di wilayah tempat tinggal mereka?

Rasa cemas takut tersingkir oleh sistem zonasi menjadi makanan sehari-hari, bukan karena nilai yang kurang, melainkan karena infrastruktur pendidikan yang tidak merata.

Inilah realitas pahit yang sedang diperjuangkan oleh warga Kelurahan Sukabumi Utara, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.

Ketiadaan Sekolah Menengah Pertama (SMP) negeri di wilayah tersebut membuat anak-anak lokal sering kali kalah bersaing dengan pendaftar dari kelurahan lain yang memiliki fasilitas pendidikan lebih dekat.

Situasi mendesak ini akhirnya mendorong pemerintah setempat untuk mengambil langkah tegas.

Baca juga: Pemkot Jakarta Barat Desak Optimalisasi Usulan Musrenbang Tahun 2026

Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahun 2026, pembangunan gedung SMP negeri resmi menjadi bahasan prioritas utama.

Langkah ini diambil bukan sekadar untuk memenuhi daftar administrasi, melainkan sebagai respons langsung terhadap jeritan warga yang merasa "dianaktirikan" dalam akses pendidikan.

Lurah Sukabumi Utara, Ali Sahidin, menegaskan bahwa usulan ini sangat krusial karena menyangkut masa depan generasi muda di wilayahnya.

Menurutnya, ketiadaan fasilitas ini telah menciptakan kesenjangan akses pendidikan yang nyata bagi warganya selama bertahun-tahun.

Ali Sahidin menjelaskan bahwa urgensi pembangunan sekolah ini didasari oleh fakta di lapangan yang cukup memprihatinkan.

Hingga saat ini, Kelurahan Sukabumi Utara belum memiliki SMP negeri sendiri.

Akibatnya, setiap kali sistem zonasi diterapkan, warga Sukabumi Utara selalu berada di posisi yang tidak menguntungkan.

Mereka kesulitan mengakses sekolah di kelurahan tetangga karena kalah prioritas jarak dibandingkan warga setempat di sana.