DPRD DKI Minta Pemprov Antisipasi Lonjakan Harga Pangan Jelang Ramadhan 2026 dan Dampak Program MBG

Sekretaris Komisi C DPRD DKI Jakarta, Ismail (Fakhrizal Fahri/Berita Jakarta)

JAKARTA - Menjelang datangnya bulan suci Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah yang jatuh pada tahun 2026 ini, perhatian terhadap stabilitas ekonomi, khususnya sektor pangan, kembali menjadi sorotan utama di Ibu Kota.

Kesiapan pemerintah daerah dalam menjamin ketersediaan bahan pokok bagi jutaan warga Jakarta menjadi isu krusial yang tidak boleh dipandang sebelah mata.

Sekretaris Komisi C DPRD DKI Jakarta, Ismail, secara tegas mengingatkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk segera mengambil langkah konkret guna memastikan rantai pasok pangan tetap aman dan harga tetap terjangkau bagi masyarakat.

Ismail menilai bahwa siklus tahunan berupa peningkatan konsumsi masyarakat menjelang hari besar keagamaan harus diantisipasi sejak dini.

Keterlambatan dalam merespons tren kenaikan permintaan ini dikhawatirkan akan memicu gejolak harga yang tidak terkendali, yang pada akhirnya akan membebani daya beli masyarakat.

Baca juga: Realisasi Retribusi DKI Jakarta Tahun 2025 Tembus Target Fantastis, Komisi C DPRD DKI Siapkan Target Baru Genjot Pendapatan 2026

Oleh karena itu, persiapan matang yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan sangat diperlukan jauh-jauh hari sebelum bulan puasa tiba.

Sinergi BUMD Pangan dan Pentignya Tinjauan Lapangan

Dalam upaya menjaga stabilitas tersebut, Komisi C DPRD DKI Jakarta menekankan pentingnya koordinasi yang intensif.

Ismail mengungkapkan bahwa pihaknya secara rutin menggelar rapat koordinasi tahunan yang melibatkan sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait serta tiga Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang bergerak di sektor pangan. 

Ketiga BUMD tersebut adalah Perumda Dharma Jaya yang fokus pada komoditas daging, PT Food Station Tjipinang Jaya yang mengelola stok beras, dan Perumda Pasar Jaya yang memegang kendali atas distribusi di pasar-pasar tradisional.

Sinergi antara ketiga entitas ini dianggap sebagai tulang punggung ketahanan pangan Jakarta.

Rapat koordinasi tersebut bertujuan untuk memperoleh gambaran menyeluruh dan data yang akurat mengenai kesiapan Pemprov DKI dalam menghadapi potensi lonjakan kebutuhan pangan selama Ramadhan.

Namun, Ismail menegaskan bahwa laporan di atas kertas saja tidak cukup. 

Validasi data melalui pengecekan fisik menjadi langkah yang tak kalah penting untuk memastikan realitas di lapangan sesuai dengan laporan yang disampaikan.

Memastikan Keterjangkauan Harga Bagi Masyarakat

Ismail menjelaskan pada hari Rabu (28/1.2026) bahwa evaluasi dari rapat kerja memungkinkan dewan untuk menilai apakah persiapan pemerintah sudah memadai.

Selain mendengarkan laporan, anggota dewan juga memiliki agenda rutin untuk melakukan tinjauan langsung ke lapangan atau inspeksi mendadak ke pasar dan gudang penyimpanan.

Kunjungan lapangan ini dinilai sangat vital untuk memantau dua aspek utama, yaitu ketersediaan stok fisik dan keterjangkauan harga bagi konsumen akhir.

Jika kedua aspek ini tidak dikontrol dengan ketat, risiko terjadinya inflasi daerah akibat lonjakan harga bahan pokok akan sangat tinggi dan merugikan masyarakat kecil.

Tantangan Baru Program Makan Bergizi Gratis (MBG)

Persiapan menyambut Ramadhan dan Idul Fitri tahun 2026 ini ternyata menghadapi tantangan yang berbeda dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Baca juga: Waspada Banjir Rob Jakarta: BPBD Minta Warga Pesisir Siaga Hingga 3 Februari 2026

Ismail menyoroti adanya variabel baru yang cukup signifikan mempengaruhi peta distribusi pangan nasional, yaitu pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Program pemerintah pusat ini dinilai memiliki dampak ganda. Di satu sisi, program ini sangat positif untuk peningkatan gizi masyarakat, namun di sisi lain, program ini berpotensi mempengaruhi ketersediaan bahan baku pangan yang masuk ke kota-kota besar seperti Jakarta.

Menurut Ismail, dampak dari program MBG ini sudah mulai terasa di pasaran. Saat ini, Jakarta mulai mengalami kesulitan dalam mendapatkan pasokan beberapa bahan baku tertentu.

Hal ini disebabkan karena stok pangan di daerah produsen lebih diprioritaskan untuk terserap memenuhi kebutuhan program MBG di wilayah masing-masing terlebih dahulu, sebelum dikirim ke luar daerah.

Akibatnya, volume pasokan yang masuk ke Jakarta menjadi berkurang, sementara permintaan tetap tinggi atau bahkan meningkat.

Kondisi ketidakseimbangan antara pasokan dan permintaan inilah yang berpotensi menjadi faktor pemicu kenaikan harga sejumlah komoditas penting.

Ismail meminta Pemprov DKI Jakarta untuk tidak lagi menggunakan cara-cara konvensional dalam menyusun strategi pengendalian pangan.

Pemprov harus turut memperhitungkan variabel program MBG ini dalam kalkulasi stok dan harga mereka.

Hingga saat ini, Komisi C memang belum menerima laporan spesifik dari dinas terkait mengenai persiapan teknis menyambut Ramadhan.

Baca juga: Rekayasa Lalu Lintas Sudirman-Thamrin Berlaku hingga Oktober 2026, Simak Jadwal Pengerjaan MRT Fase 2 Terbaru

Oleh karena itu, Ismail berencana akan mengusulkan rapat khusus yang didedikasikan untuk membahas strategi menghadapi puasa dan lebaran dengan mempertimbangkan dinamika baru ini. 

Ia menegaskan bahwa situasi saat ini tidak lagi linear seperti biasanya. 

Kewaspadaan ekstra sangat diperlukan agar euforia menyambut Ramadan dan Lebaran tidak terganggu oleh kelangkaan barang atau harga yang melambung tinggi akibat kurangnya antisipasi terhadap perubahan pola distribusi pangan nasional.