Atasi Antrean Pangan Bersubsidi, DPRD DKI Desak Sistem Baru dan Perluasan Titik Distribusi Demi Warga

Rapat Kerja Monev APBD 2025 dan Realisasi APBD 2026 oleh Komisi B DPRD DKI (Fakhrizal Fahri/Berita Jakarta)

JAKARTA - Isu mengenai ketahanan pangan dan aksesibilitas kebutuhan pokok bagi warga Jakarta kembali menjadi sorotan utama di meja legislatif.

Pemandangan antrean panjang yang kerap mengular di lokasi distribusi pangan murah sering kali menjadi keluhan masyarakat yang tak kunjung usai.

Menanggapi keresahan tersebut, Komisi B DPRD DKI Jakarta bergerak cepat dengan menggelar Rapat Kerja Monitoring dan Evaluasi (Monev) bersama pihak eksekutif.

Agenda strategis yang berlangsung pada hari Kamis (22/1/2026) ini secara khusus membahas hasil reses pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025 serta rencana realisasi untuk APBD Tahun 2026, dengan fokus utama pada optimalisasi program pangan bersubsidi.

Dalam pertemuan tersebut, evaluasi menyeluruh dilakukan terhadap mekanisme penyaluran bantuan pangan yang selama ini berjalan.

Baca juga: DPRD DKI Jakarta Pantau Aspirasi Warga Lewat Monev Hasil Reses APBD 2025, Yuke Yurike Soroti Perbaikan Sistem Digital

Pihak legislatif menilai bahwa meskipun program ini sangat mulia dan membantu, pelaksanaannya di lapangan masih menyisakan pekerjaan rumah yang besar.

Sorotan tajam diarahkan pada kenyataan bahwa warga penerima manfaat sering kali harus mengorbankan waktu berjam-jam hanya untuk mengantre, yang terkadang berujung pada kekecewaan karena kehabisan stok.

Antrean Mengular dan Kuota Terbatas

Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, Nova Harivan Paloh, secara tegas menyampaikan sederet persoalan krusial yang ditemukan dalam pelaksanaan program pangan bersubsidi ini.

Menurutnya, keluhan yang paling mendominasi dari masyarakat adalah antrean yang tidak manusiawi serta ketersediaan kuota yang sangat terbatas. 

Situasi ini menciptakan ketidakpastian bagi warga yang sangat membutuhkan akses pangan murah di tengah himpitan ekonomi perkotaan.

Nova menjelaskan bahwa permasalahan ini bukan sekadar masalah teknis di lapangan, melainkan juga berkaitan dengan struktur penganggaran. 

Ia memaparkan bahwa anggaran untuk program pangan bersubsidi ini memang memiliki keterbatasan karena terbagi menjadi dua pos, yaitu anggaran murni dan anggaran yang dialokasikan pada APBD Perubahan. 

Pembagian ini menuntut adanya strategi pengelolaan yang lebih cermat agar kuota yang tersedia dapat dimaksimalkan penggunaannya sepanjang tahun, sehingga tidak terjadi kekosongan stok yang merugikan masyarakat penerima manfaat.