DPRD DKI Jakarta Pantau Aspirasi Warga Lewat Monev Hasil Reses APBD 2025, Yuke Yurike Soroti Perbaikan Sistem Digital

Rapat Kerja Monev 2025 dan Rencana Realisasi APBD 2026 DKI Jakarta (jakarta.go.id)

JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta kembali menunjukkan komitmennya dalam mengawal suara rakyat melalui langkah strategis terbaru.

Pada hari Kamis (22/1/2026), DPRD DKI Jakarta menggelar Rapat Kerja Monitoring dan Evaluasi (Monev) yang berfokus pada Hasil Reses Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025 serta menatap Rencana Realisasi Anggaran APBD 2026.

Forum ini menjadi momentum penting untuk memastikan bahwa setiap aspirasi yang disampaikan warga di daerah pemilihan (Dapil) tidak hanya tertampung, tetapi juga terpantau eksekusinya secara nyata di lapangan.

Langkah ini mendapatkan apresiasi tinggi dari kalangan legislator, termasuk Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike.

Dalam keterangannya usai rapat, Yuke menegaskan bahwa forum evaluasi semacam ini sangat krusial dan memiliki nilai strategis yang tinggi.

Baca juga: Cuaca Ekstrem Mengintai Jakarta, Komisi D DPRD DKI Desak Pemprov Perkuat Mitigasi dan Hapus Ego Sektoral

Ia menyambut baik inisiatif tersebut karena dinilai mampu menjembatani kesenjangan informasi yang selama ini sering terjadi antara pihak legislatif dan eksekutif terkait realisasi program pembangunan di Jakarta.

Terobosan Baru dalam Mengawal Suara Rakyat

Yuke Yurike mengungkapkan bahwa rapat khusus yang didedikasikan untuk mengevaluasi hasil reses secara mendetail seperti ini merupakan sebuah terobosan yang baru pertama kali dilakukan.

Sebelumnya, pemantauan sering kali terkendala oleh kurangnya ruang dialog yang terstruktur antara anggota dewan dan perangkat daerah. 

Dengan adanya forum Monev ini, hambatan komunikasi dapat dipangkas sehingga pemetaan masalah di lapangan menjadi jauh lebih transparan dan akurat.

Menurut legislator senior tersebut, tujuan utama dari rapat ini adalah memastikan aspirasi warga yang telah diserap oleh anggota dewan benar-benar mendapatkan perhatian yang layak. 

Keterbukaan dalam forum ini memungkinkan para anggota dewan untuk memantau secara langsung berbagai kendala yang menghambat realisasi aspirasi masyarakat. 

Hal ini menjadi angin segar bagi upaya perbaikan pelayanan publik di ibu kota, mengingat sering kali aspirasi masyarakat terhenti di tengah jalan tanpa alasan yang jelas.

Tantangan Integrasi Sistem Digital dan Transparansi

Salah satu sorotan utama dalam pembahasan Monev kali ini adalah mengenai efektivitas sistem digital yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.