Investor Serbu Obligasi Daerah DKI Jakarta Senilai Rp3,5 Triliun, Begini Tanggapan Pramono Anung

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung (Reza Pratama Putra/Berita Jakarta)

JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mematangkan rencana penerbitan obligasi daerah senilai Rp3,5 triliun untuk tahun 2027 mendatang.

Melalui strategi pembiayaan kreatif ini, berbagai proyek pelayanan publik dapat didanai tanpa membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) secara berlebihan.

Menariknya, inovasi tersebut langsung memikat para investor yang antusias untuk mengantre berpartisipasi.

Bagi warga ibu kota, kabar baik ini menjadi angin segar yang menjanjikan peningkatan kualitas berbagai fasilitas umum.

Antusiasme Tinggi Investor Lirik Obligasi Pemprov DKI

Daya tarik utama obligasi Jakarta bagi penanam modal terletak pada besarnya kapasitas APBD yang dikelola.

Baca juga: Pemprov DKI Jakarta Resmi Berikan Beasiswa untuk Mahasiswa ITB

Saat menghadiri agenda Capacity Building terkait rencana penerbitan obligasi, Pramono mengutarakan bahwa kehadiran para investor yang melimpah mencerminkan respons pasar yang amat positif.

"Investor yang datang banyak banget. Karena kalau Jakarta ukuran APBD-nya besar, yang pengen banyak banget," jelas Pramono.

Rencana strategis ini pun telah diintegrasikan ke dalam dokumen KUA PPAS APBD tahun 2027.

Selain itu, permohonan penerbitan surat utang daerah tersebut sudah disampaikan secara resmi kepada Kementerian Koordinator Perekonomian dan beruntung telah mengantongi lampu hijau atau persetujuan dari pemerintah pusat.

Fokus Pendanaan untuk Kepentingan Layanan Publik

Pemprov DKI Jakarta berkomitmen untuk mengalokasikan dana fantastis dari investor ini demi fasilitas pelayanan publik jangka panjang, bukan untuk kebutuhan konsumtif.

Dana segar tersebut akan disalurkan ke sejumlah proyek infrastruktur prioritas, seperti pembangunan transportasi publik LRT Fase 1C dengan rute Manggarai-Dukuh Atas, peningkatan sarana gedung pendidikan, serta pembangunan berbagai Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) bagi seluruh warga Jakarta.

"Jadi semuanya untuk kepentingan publik jangka panjang bukan untuk yang bersifat konsumtif," tegas Pramono.

Sebenarnya, konsep pembiayaan kreatif seperti ini bukanlah sesuatu yang asing bagi Jakarta.

Pramono memberikan contoh sejumlah ikon baru ibu kota yang terwujud lewat skema pendanaan non-APBD, mulai dari revitalisasi Bundaran HI, kawasan pedestrian deck Dukuh Atas, hingga Taman Bendera Pusaka.

Melalui inovasi pendanaan yang cerdas ini, terbukti bahwa Jakarta dapat terus berbenah dan melaju pesat.

Dukungan Penuh DPRD Siapkan Payung Hukum Kuat

Langkah berani Pemprov DKI Jakarta dalam mencari alternatif pembiayaan di luar Pendapatan Asli Daerah (PAD) mendapat apresiasi tinggi dari pihak legislatif.

Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta, Suhud Alynudin, menilai terobosan ini sangat bersejarah dan layak menjadi acuan bagi kota-kota lain di Indonesia.

"DPRD DKI tentu saja menyambut baik ya, upaya upaya mencari alternatif pendanaan di luar PAD. Dan ini merupakan salah satu terobosan yang sangat penting dan bersejarah bagi Jakarta," ungkap Suhud.

Baca juga: Pemprov DKI Jakarta Siap Hadirkan Ruang Ramah Anak dalam Perayaan Hari Anak Nasional 2026

Sebagai bentuk dukungan nyata, DPRD DKI bersiap merumuskan regulasi atau Peraturan Daerah (Perda) yang kuat untuk memayungi operasional lembaga keuangan alternatif tersebut demi menjamin keamanan program.

"Tentu ini harus didukung oleh alas hukum atau aturan atau Perda yang akan mendukung kegiatan tersebut. Oleh karena itu, DPRD DKI juga mengusulkan ya Perda Perda yang akan mendukung keberadaan dari lembaga lembaga keuangan alternatif," tandasnya.

Pertemuan strategis ini juga menjadi momen penting bagi konsolidasi antara Pemprov DKI, DPRD DKI, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian BUMN, serta Kementerian Koordinator Perekonomian untuk menyelaraskan arah pembangunan Jakarta.