Pemprov DKI Jakarta Sukses Raih WTP ke-9, Pramono Anung Sentil Masalah JPO Senen

Pemprov DKI Jakarta Raih WTP ke-9 dari BPK RI (Reza Pratama Putra/Berita Jakarta)

JAKARTA - Pernah nggak sih kamu ngerasa pusing ngatur duit bulanan biar laporannya balance dan nggak boncos di akhir bulan?

Nah, sekarang coba bayangin gimana rasanya ngatur anggaran triliunan rupiah sekelas ibu kota dengan segala kerumitannya. Pasti ribet banget, kan? 

Tapi tenang, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta rupanya jago banget soal urusan yang satu ini!

Buktinya, mereka baru aja mencetak rekor keren dengan kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

Nggak tanggung-tanggung, ini adalah penghargaan WTP ke-9 yang diraih oleh Jakarta secara berturut-turut lho!

Baca juga: Jurus Jitu Pemprov DKI Jakarta Atasi Banjir Ekstrem, Kamu Wajib Tahu Fakta Ini!

Prestasi membanggakan yang secara resmi diumumkan pada hari Jumat (5/6/2026) ini menjadi bukti nyata bahwa duit pajak yang kamu bayar setiap tahunnya telah dikelola dengan sangat rapi, disiplin, dan pastinya transparan.

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, merasa bangga banget sama pencapaian timnya.

Menurutnya, gelar WTP ini bukan sekadar buat ajang pamer piala atau numpang keren di spanduk jalanan, tapi ini adalah sebuah bukti nyata dari konsistensi Pemprov DKI Jakarta dalam mengelola administrasi keuangan daerah.

"Ini menunjukkan bahwa konsistensi penyelenggaraan laporan keuangan di Pemprov DKI telah terjaga dengan baik dari waktu ke waktu," ungkap Pramono penuh bangga.

Hebatnya lagi, Jakarta nggak cuma sekadar pinter bikin laporan yang bagus. Pemprov DKI terbukti secara konsisten menindaklanjuti berbagai rekomendasi perbaikan yang diberikan oleh pihak BPK dan melaporkannya kembali dengan cepat.

Bahkan, angka persentase follow-up Jakarta sukses melampaui target pelaporan nasional!

"Saat ini posisi kita berada di atas 87 persen, padahal target nasional itu di atas 77 atau 78 persen," tambahnya.

Hal ini jelas ngasih sinyal kuat ke publik kalau Jakarta serius banget beresin berbagai PR keuangannya dan nggak mau nunda-nunda kerjaan.

Biar tingkat akuntabilitasnya makin top dan kamu makin  percaya sama pemerintah, Pemprov DKI Jakarta mulai menerapkan tradisi baru nih. 

Sekarang, mereka punya inisiatif buat ngelaporin kondisi keuangan daerah secara gamblang ke publik bahkan sebelum pihak BPK merilis laporannya secara resmi.

Nggak cuma itu, Pramono Anung juga secara tegas berkomitmen penuh untuk menyelesaikan semua rekomendasi yang masuk dari BPK dalam waktu kurang dari 60 hari aja.

"Karena WTP bagi Pemprov DKI Jakarta itu bukan cuma masalah administratif aja. Tapi ini mencerminkan dan menggambarkan gimana sistem keuangan di Pemprov disusun, dilaporkan, dan sebagainya," jelas sang Gubernur.

Langkah out of the box ini pastinya bikin sistem birokrasi yang biasanya terkesan kaku jadi terasa lebih fresh, transparan, dan terbuka buat diawasi bareng-bareng sama warganya.

Baca juga: Harga Cabai Makin “Pedas” Jelang Idul Adha 1447 H, Ini Strategi Jitu Pemprov DKI Jakarta agar Stok Tetap Aman!

Meskipun urusan administrasi di atas kertas udah nyaris perfect, Pramono Anung nyatanya nggak mau terlena gitu aja.

Ia sadar betul kalau di lapangan masih banyak masalah real yang butuh penanganan gercep (gerak cepat).

Nggak mau cuma ngebanggain penghargaan bergengsi, ia langsung menyentil urusan penyediaan fasilitas publik yang bersentuhan langsung dengan aktivitas warga sehari-hari.

Salah satu contoh kasus yang bikin ia cukup gemas adalah tertundanya operasional Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) di kawasan Senen, Jakarta Pusat.

Padahal, proses perbaikan fisik JPO tersebut udah kelar, tapi nyatanya fasilitas itu belum juga dibuka buat dimanfaatkan oleh masyarakat umum yang lalu-lalang.

"Saya justru melihat lebih banyak masalah di lapangan, seperti JPO di Senen. Kenapa JPO ini belum dioperasikan padahal sudah diperbaiki? Komunikasi ini selalu jadi problem di pemerintahan," akunya.

Sentilan dan evaluasi terbuka dari Pramono Anung ini tentu jadi angin segar buat warga ibu kota.

Memiliki tata kelola keuangan yang berstatus WTP sebanyak sembilan kali berturut-turut memang sesuatu yang sangat layak dirayakan.

Namun, memastikan fasilitas publik bisa dinikmati warga tepat waktu tanpa adanya delay cuma gara-gara miskomunikasi antar instansi adalah bentuk nyata dari pelayanan pemerintah.

Harapannya, ke depan birokrasi di lapangan bisa berjalan sekeren dan selancar laporan keuangannya!