Satu Tahun Kepemimpinan Pramono-Rano: 97 Persen Program Tuntas, Namun 3 PR Besar Ini Masih Menanti!

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung (Nugroho Sejati/Berita Jakarta)

JAKARTA - Pernahkah kamu membayangkan bagaimana wajah ibu kota setelah satu tahun berada di bawah nakhoda baru?

Bagi warga DKI Jakarta, janji-janji kampanye dari para pemimpin tentu selalu ditagih realisasinya di lapangan.

Tepat pada hari Minggu (22/2/2026), kepemimpinan Gubernur Pramono Anung dan Wakil Gubernur Rano Karno genap dievaluasi kinerjanya selama satu tahun terakhir oleh jajaran legislatif.

Kabar baiknya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menuai apresiasi tinggi atas percepatan program kerja mereka.

Namun, di balik keberhasilan memukau tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta mengingatkan bahwa masih ada pekerjaan rumah mendasar yang ibarat penyakit kronis bagi ibu kota.

Baca juga: Satu Tahun Kepemimpinan Pramono Anung-Rano Karno: DPRD DKI Jakarta Beri 4 Catatan Kritis, Apa Itu?

Berdasarkan hasil pengawasan dewan, masalah banjir, kemacetan, dan kemiskinan harus segera diatasi agar Jakarta benar-benar nyaman untuk ditinggali.

Keberhasilan penyelesaian program-program taktis jangka pendek atau yang dikenal dengan istilah quick wins menjadi sorotan utama dalam evaluasi kali ini.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Wibi Andrino, menyampaikan secara langsung hasil paparannya terkait capaian kinerja eksekutif pada tahun pertama ini.

Ia memberikan apresiasi yang luar biasa terhadap kecepatan kerja dan komitmen pasangan kepala daerah tersebut.

Wibi menegaskan bahwa sebagian besar target awal telah tuntas dieksekusi dengan baik.

Menurut catatan yang diterimanya langsung dari Gubernur, sembilan puluh tujuh persen program quick wins sudah terselesaikan di lapangan, sementara tiga persen sisanya masih dalam proses tahap penyelesaian akhir.

Pencapaian ini dinilai sebagai langkah awal yang sangat positif, memperlihatkan keseriusan Pemprov DKI dalam melayani warga sejak hari pertama menjabat.

Meski rapor tahun pertama terlihat sangat gemilang, jajaran legislatif di Kebon Sirih tidak ingin jajaran eksekutif terlena dengan pujian.

Wibi Andrino menegaskan bahwa DPRD dan Pemprov DKI harus terus merapatkan barisan dan bersinergi secara maksimal.

Terdapat tiga isu fundamental yang membutuhkan penanganan luar biasa dan berkelanjutan selama sisa empat tahun masa jabatan ke depan.

Masalah pertama yang menjadi perhatian adalah ancaman banjir yang kerap melumpuhkan aktivitas ekonomi warga.

Terkait hal ini, DPRD menekankan pentingnya penguatan langkah-langkah pengendalian air yang lebih komprehensif.

Salah satu proyek vital yang terus didorong percepatannya adalah program normalisasi Sungai Ciliwung.

Baca juga: Jaga Kesucian Bulan Ramadhan, Satpol PP Jakarta Utara Sita 637 Botol Miras dalam Operasi Gabungan

Wibi memastikan bahwa pihak legislatif akan memberikan dukungan penuh terhadap kerja keras eksekutif agar tata kelola air membaik, sehingga Jakarta secara bertahap bisa semakin terbebas dari kepungan banjir tahunan.

Selain air yang meluap, jalanan yang padat juga menjadi momok keseharian.

Untuk mengatasi kemacetan yang merugikan mobilitas warga, pengembangan transportasi massal dinilai sebagai kunci utama.

Pihak dewan memberikan dukungan penuh terhadap penguatan layanan Transjakarta. 

Lebih jauh lagi, integrasi rute Transjabodetabek diharapkan dapat menjangkau wilayah-wilayah penyangga ibu kota secara lebih luas.

Dengan ekspansi layanan ke area perbatasan, volume kendaraan pribadi yang masuk ke pusat kota diharapkan dapat ditekan secara signifikan.

Fokus ketiga yang tidak kalah krusial adalah upaya pengentasan kemiskinan dan pemerataan kesejahteraan sosial.

Wibi menyebutkan bahwa program Kartu Jakarta Pintar (KJP) memegang peranan vital sebagai instrumen penjaga akses pendidikan bagi keluarga kurang mampu.

Ia menjamin bahwa KJP akan tetap dipertahankan tanpa ada pengurangan kuota atau manfaat.

Bahkan, program ini direncanakan akan terus dikembangkan agar lebih tepat sasaran dan membawa dampak nyata bagi masyarakat bawah.

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike, turut mengamini capaian satu tahun kepemimpinan Pramono-Rano.

Namun, ia juga memberikan catatan tebal terkait kesenjangan ekonomi yang ada di ibu kota.

Menurutnya, kesenjangan kemiskinan di Jakarta masih cukup tinggi dan hal tersebut menjadi tantangan besar, terlebih di tengah keterbatasan ruang fiskal daerah saat ini.

Yuke menegaskan bahwa dewan akan mengawal ketat alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) agar benar-benar difokuskan secara efektif untuk menuntaskan masalah banjir, macet, dan kemiskinan.

Baca juga: Tembus 25 Juta Perjalanan! Ini Fakta Melonjaknya Pengguna Layanan Gratis Transjakarta di Era Pramono-Rano

Sebagai penutup, dewan juga mendorong Pemprov DKI untuk terus memperkuat sistem merit serta menjaga soliditas internal antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Harmonisasi di dalam birokrasi sangat penting agar setiap program di lapangan tidak tumpang tindih.

Melalui fungsi pengawasan dan penyerapan aspirasi yang kuat, diharapkan cita-cita untuk mewujudkan Jakarta yang lebih tertata, bebas hambatan, dan humanis dapat segera dirasakan oleh seluruh warga kota.