Satu Tahun Kepemimpinan Pramono Anung-Rano Karno: DPRD DKI Jakarta Beri 4 Catatan Kritis, Apa Itu?

Ketua DPRD DKI Jakarta, Khoirudin (Fakhrizal Fahri/Berita Jakarta)

JAKARTA - Jakarta kini tengah berada di fase yang sangat krusial. Pasca melepas status fungsionalnya sebagai ibu kota negara, kota metropolitan raksasa ini sedang berlari kencang menuju identitas barunya sebagai kota global.

Tepat pada Jumat (20/2/2026), masa kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, dan Wakil Gubernur, Rano Karno, genap menyentuh angka satu tahun.

Lalu, pertanyaannya, sejauh mana efektivitas duet eksekutif ini dalam mengubah wajah Jakarta?

Bagi kamu warga ibu kota, sangat penting untuk mengetahui bagaimana arah kebijakan ini berdampak langsung pada keseharianmu, mulai dari urusan mengurai macet, menahan banjir, hingga menjamin pendidikan anak.

Ketua DPRD DKI Jakarta, Khoirudin, memberikan pandangannya terkait satu tahun sepak terjang eksekutif di Balai Kota.

Baca juga: DPRD DKI Jakarta Dukung Satpol PP "Sapu Bersih" Spanduk Liar di 93 Flyover, Mujiyono: Demi Keselamatan Nyawa Pengendara

Menurutnya, periode 12 bulan pertama ini menjadi masa konsolidasi sekaligus penguatan arah kebijakan pembangunan Jakarta pascatransformasi.

Secara umum, sejumlah program strategis yang digulirkan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dinilai patut mendapat apresiasi karena menunjukkan progres yang nyata.

Salah satu sorotan utama adalah penguatan penanggulangan banjir yang selalu menjadi momok tahunan.

Pemprov DKI secara agresif terus melakukan normalisasi dan naturalisasi sungai, membangun serta mengoptimalkan pompa dan waduk, hingga merajut koordinasi lintas wilayah dengan pemerintah pusat.

Tidak hanya itu, di sektor mobilitas, perluasan layanan Transjabodetabek serta penguatan integrasi antarmoda menjadi langkah jitu. 

Tujuannya jelas, yakni membujuk kamu dan masyarakat luas agar mau meninggalkan kendaraan pribadi dan beralih ke transportasi publik demi mengurangi volume kemacetan menahun.

Kepedulian terhadap kelompok rentan juga menjadi nilai plus. Khoirudin memuji langkah konkret Pemprov dalam bidang sosial dan pendidikan.

“Program sekolah swasta gratis bagi kelompok masyarakat tertentu, penguatan KJP Plus, serta percepatan penurunan angka stunting menunjukkan keberpihakan pemerintah kepada kelompok rentan. Peningkatan akses layanan kesehatan melalui penguatan fasilitas dan sistem rujukan yang lebih responsif juga menjadi catatan positif,” ungkap Khoirudin.

Meski melayangkan pujian terhadap berbagai pencapaian, DPRD DKI Jakarta tidak lantas menutup mata.

Sebagai mitra kerja dalam menjalankan fungsi pengawasan dan penganggaran, Khoirudin menitipkan empat catatan penting agar program Pemprov semakin berdampak.

Pertama, urusan penanggulangan banjir harus ditangani lebih komprehensif.

Penanganan perlu diintegrasikan secara menyeluruh dari hulu hingga ke hilir.

Hal ini mencakup penguatan koordinasi dengan daerah penyangga, serta pengendalian tata ruang yang ketat agar daerah resapan air tidak terus berkurang.

Baca juga: Selamatkan Aset Rp102 Triliun, Pemprov DKI Jakarta Pecahkan Rekor MURI dengan 3.922 Sertifikat Baru!

Kedua, inovasi transportasi publik tidak boleh berhenti sekadar pada perluasan rute armada. Peningkatan kualitas layanan adalah harga mati.

Pemprov harus menjamin tingkat kenyamanan, ketepatan waktu kedatangan, hingga keterjangkauan tarif, supaya transportasi umum benar-benar menjadi pilihan utama untuk mobilitas harianmu.

Ketiga, realisasi program sekolah swasta gratis dan KJP Plus menuntut transparansi pendataan tingkat tinggi.

Bantuan krusial ini harus dipastikan mendarat tepat sasaran kepada warga yang membutuhkan, serta dipastikan kelanjutannya dari sisi kapasitas fiskal daerah.

Keempat, perang melawan stunting membutuhkan konsistensi. Upaya penurunan ini perlu terus diperkuat melalui pendekatan berbasis keluarga, edukasi gizi yang masif di puskesmas, serta intervensi medis sejak 1.000 hari pertama kehidupan anak.

Secara keseluruhan, dewan menilai arah kompas kebijakan Pemprov DKI Jakarta sudah berada di jalur yang benar.

Namun, efektivitas dan ketepatan implementasi program di lapangan tetap harus menjadi perhatian bersama agar anggaran terserap maksimal.

“DPRD hadir bukan sebagai oposisi, melainkan mitra strategis yang memastikan setiap rupiah APBD benar-benar memberi manfaat sebesar-besarnya bagi warga Jakarta,” tegas Khoirudin.

Ke depannya, DPRD akan terus mendorong pembangunan Jakarta agar semakin inklusif, berkelanjutan, dan adaptif terhadap berbagai tantangan perkotaan modern, mulai dari perubahan iklim hingga kesenjangan sosial.

“Insya Allah, dengan komunikasi yang baik antara eksekutif dan legislatif serta dukungan masyarakat, Jakarta akan semakin maju dan berdaya saing global tanpa meninggalkan warganya,” tandasnya.