JAKARTA - Bayangkan jika transit di Stasiun Manggarai tidak lagi menjadi momok yang melelahkan, melainkan sebuah pengalaman perjalanan yang cepat, nyaman, dan terintegrasi penuh.
Impian warga Jakarta untuk memiliki pusat transportasi kelas dunia kini semakin dekat dengan kenyataan.
Percepatan pembangunan Stasiun LRT Jakarta Fase 1B di kawasan Manggarai tengah menjadi sorotan utama, menjanjikan solusi konkret atas sengkarut kemacetan ibu kota.
Proyek strategis ini bukan hanya soal memindahkan orang, tetapi tentang membangun ekosistem transportasi yang manusiawi dan efisien.
Langkah percepatan ini mendapat apresiasi tinggi dari legislatif.
Baca juga: Demi Maksimalkan Layanan Jakarta, Wagub Rano Karno Setujui Penambahan 200 PJLP Bina Marga
Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Dwi Rio Sambodo, menyambut positif komitmen PT Jakarta Propertindo (Jakpro) dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.
Menurutnya, dukungan penuh dari Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menjadi sinyal politik yang kuat bahwa Jakarta serius berbenah menuju kota global yang ramah lingkungan melalui dekarbonisasi sektor transportasi.
Poin krusial dalam pengembangan Stasiun LRT Manggarai adalah konsep Transit Oriented Development (TOD). Rio menekankan bahwa stasiun ini harus menjadi simpul vital yang menyatukan KRL Commuter Line, Kereta Bandara, dan Transjakarta dalam satu kawasan terpadu.
Namun, integrasi fisik saja tidak cukup.
Rio menyoroti pentingnya seamless connectivity atau konektivitas tanpa hambatan.
Ia menegaskan perlunya nota kesepahaman (MoU) teknis yang mengikat antara Pemprov DKI atau Jakpro dengan Kementerian Perhubungan (Kemenhub).
Tujuannya sederhana namun fundamental, yakni memastikan kenyamanan kamu sebagai penumpang.
"Perpindahan antarmoda harus nyaman, aman, dan idealnya tidak memerlukan jarak jalan kaki lebih dari 300 meter," ujar Rio, Selasa (10/2/2026).
Pernyataan ini menjadi angin segar bagi pengguna transportasi umum yang selama ini sering mengeluhkan jauhnya jarak transit.
DPRD berjanji akan melakukan pengawasan berkala guna memastikan desain stasiun benar-benar memprioritaskan kemudahan mobilitas pejalan kaki, bukan sekadar kemegahan bangunan semata.
Pembangunan infrastruktur modern sering kali meminggirkan pelaku ekonomi kecil. Namun, kali ini DPRD DKI mendorong pendekatan yang berbeda.
Rio meminta agar kawasan TOD Manggarai menjadi inklusif dan berpihak pada warga sekitar.
Ia mendesak adanya payung hukum yang kuat, baik berupa Peraturan Gubernur (Pergub) maupun Peraturan Daerah (Perda), yang mewajibkan alokasi ruang komersial khusus bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal.
Baca juga: Cegah Rabies Sejak Dini! Puluhan Hewan Peliharaan di Pejaten Barat Dapat Vaksin Gratis
"UMKM lokal harus diberi ruang," tegas Rio. Ia menambahkan bahwa dukungan tidak boleh berhenti pada penyediaan lapak saja.
Pemerintah harus hadir memberikan pelatihan, pendampingan, serta skema sewa yang terjangkau agar UMKM lokal memiliki daya saing dan tidak tergerus oleh tenant besar.
Keterlibatan masyarakat juga menjadi kunci. Proses pembangunan, termasuk pemilihan mitra strategis, wajib dilakukan secara transparan.
Rio menyarankan pelibatan warga melalui forum Musrenbang atau sosialisasi aktif dari Jakpro untuk menjaga karakter sosial kawasan Manggarai agar tidak hilang tertelan modernisasi.
Agar masyarakat mau beralih dari kendaraan pribadi, kenyamanan dan biaya menjadi faktor penentu.
Rio mendorong Pemprov DKI untuk menyiapkan kebijakan insentif yang menarik.
Salah satu usulannya adalah penerapan tarif terintegrasi dengan sistem flat atau diskon khusus bagi kamu yang melakukan perpindahan moda di Manggarai.
Selain itu, fasilitas park and ride dengan tarif bersahabat juga dinilai krusial untuk menarik minat pengguna kendaraan pribadi.
Namun, tingginya volume penumpang di Manggarai membawa tantangan tersendiri, berupa kerumunan. Mengingat status Manggarai sebagai stasiun sentral, aspek crowd management tidak boleh diabaikan.
Baca juga: Dominasi Usulan Fisik dan Olahraga Warnai Musrenbang Kelurahan Baru Tahun 2026
Rio mengingatkan bahwa desain stasiun harus mencakup sistem pengawasan CCTV terpadu dan ketersediaan petugas keamanan yang memadai.
"Komisi B akan memastikan aspek keselamatan dan kenyamanan penumpang benar-benar diperhatikan," tambahnya.
Ke depannya, setelah LRT Fase 1B ini beroperasi, DPRD DKI akan melakukan evaluasi berkala yang mencakup dampak sosial-ekonomi dan efektivitas pengurangan kemacetan.
Hasil evaluasi di Manggarai ini nantinya akan menjadi blueprint bagi pengembangan kebijakan TOD di stasiun-stasiun lain di Jakarta.
Dengan pengawalan ketat ini, harapan kamu untuk menikmati transportasi publik yang aman, nyaman, dan terjangkau di Jakarta tampaknya semakin cerah.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi
Sumber: Berita Jakarta
Author
TERPOPULER
TAG POPULER
BERITA TERBARU
