Menuju Jakarta Kota Global, Gubernur Pramono Anung Tegaskan Pentingnya Budaya K3 dan Audit Gedung Tinggi

Gubernur Pramono Anung dalam Apel Memperingati Bulan K3 DKI Jakarta 2026 (Reza Pratama Putra/Berita Jakarta)

JAKARTA - Pernahkah kamu membayangkan bagaimana sebuah kota metropolitan bisa bertransformasi menjadi kota global tanpa jaminan keselamatan bagi jutaan pekerjanya?

Jawabannya tentu mustahil. Produktivitas ekonomi yang tinggi selalu berbanding lurus dengan perlindungan tenaga kerja yang mumpuni.

Kesadaran inilah yang menjadi sorotan utama Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, saat memimpin Apel Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Nasional Provinsi DKI Jakarta Tahun 2026.

Bertempat di Pusat Pelatihan Kerja Daerah (PPKD) Jakarta Timur, Senin (9/2/2026), acara ini menjadi momentum krusial bagi wajah ketenagakerjaan Jakarta di masa depan.

Dalam apel yang berlangsung khidmat tersebut, Pramono tidak hanya sekadar memimpin upacara, tetapi juga meninjau langsung pemeriksaan kesehatan tenaga kerja.

Baca juga: Demi Jakarta Bebas Banjir, Gubernur Pramono Anung Pimpin Gerakan "Jaga Jakarta Bersih" Bersama 171 Ribu Personel

Langkah ini menegaskan bahwa kesehatan pekerja bukan sekadar angka statistik, melainkan aset vital bagi pembangunan daerah.

Jakarta sedang bergerak cepat menuju usia emasnya. Pada tahun 2027 mendatang, kota ini akan genap berusia 500 tahun.

Menyongsong tonggak sejarah tersebut, Pramono Anung menekankan bahwa budaya keselamatan kerja tidak bisa lagi ditawar.

Ia memberikan instruksi tegas kepada jajaran Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) DKI Jakarta untuk menjaga momentum perbaikan sistem keselamatan kerja ini secara konsisten.

"Saya mengharapkan dan juga meminta kepada jajaran Dinas Ketenagakerjaan untuk betul-betul menjaga momentum ini. Karena Jakarta sebagai kota global dan juga pekerjanya cukup banyak, budaya keselamatan kerja menjadi hal yang utama di DKI Jakarta," ujar Pramono di hadapan para peserta apel.

Pernyataan ini menjadi sinyal bahwa status Jakarta sebagai kota global harus dibarengi dengan standar keselamatan kerja kelas dunia.

Tidak boleh ada lagi pengabaian terhadap prosedur keselamatan yang dapat merugikan pekerja maupun menghambat investasi.

Komitmen Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Pramono Anung tidak berhenti pada tataran seremonial.

Pramono mengungkapkan langkah konkret berupa pengawasan ketat di lapangan melalui audit terhadap gedung-gedung tinggi pencakar langit di Jakarta.

Audit ini difokuskan pada dua aspek krusial yang berdampak langsung pada keselamatan publik dan lingkungan.

Pertama, audit kesiapan keselamatan kerja yang mengacu pada regulasi Peraturan Gubernur (Pergub) terbaru.

Hal ini memastikan setiap gedung memiliki sistem proteksi yang andal bagi penghuninya. Kedua, pengawasan penggunaan air tanah. 

Langkah ini diambil untuk mencegah penurunan muka tanah (land subsidence) yang semakin mengkhawatirkan di Jakarta.

Baca juga: Percepat Bongkar Tiang Monorel Rasuna Said, Pramono Anung Targetkan 5 Tiang Sehari demi Wajah Baru Jakarta

Dengan penegakan aturan ini, Pemprov DKI berupaya menciptakan lingkungan kerja yang tidak hanya aman bagi manusianya, tetapi juga berkelanjutan bagi alamnya.

Dalam kesempatan yang sama, Pramono juga membacakan amanat Menteri Ketenagakerjaan RI, Yassierli.

Tema nasional yang diusung tahun ini adalah "Membangun Ekosistem Pengelolaan K3 yang Profesional, Andal, dan Kolaboratif".

Tema ini sangat relevan mengingat besarnya tantangan ketenagakerjaan di Indonesia.

Saat ini, tercatat Indonesia memiliki populasi pekerja mencapai 146,54 juta orang.

Mereka tersebar di berbagai sektor dengan tingkat risiko yang sangat beragam, mulai dari industri manufaktur, konstruksi, pertambangan, transportasi, perkebunan, hingga sektor jasa dan ekonomi digital yang sedang berkembang pesat.

Pramono menyampaikan bahwa peringatan bulan K3 ini harus menjadi refleksi nasional.

Tujuannya adalah meneguhkan komitmen untuk melindungi seluruh tenaga kerja Indonesia serta membangun iklim kerja yang aman, sehat, dan produktif.

Pengelolaan K3 yang baik akan berdampak domino, berupa melindungi pekerja, meningkatkan moral dan kepercayaan tim, mendongkrak produktivitas perusahaan, hingga akhirnya memperkuat daya saing nasional di kancah global.

Namun, kamu perlu tahu bahwa tantangan struktural masih membayangi. Kualitas dan pemerataan layanan K3 dinilai belum optimal.

Pendekatan pengelolaan sering kali masih terfragmentasi atau berjalan sendiri-sendiri.

Selain itu, pola pikir promotif dan preventif belum sepenuhnya menjadi arus utama, ditambah lagi jumlah perusahaan yang menerapkan Sistem Manajemen K3 (SMK3) secara sistematis masih terbatas.

Menjawab tantangan tersebut, sejak tahun 2025, Kementerian Ketenagakerjaan telah memperkuat sistem K3 Nasional dengan melakukan transformasi layanan berbasis digital.

Langkah ini diharapkan dapat mempermudah pengawasan dan pelaporan, serta meningkatkan transparansi data kecelakaan kerja.

Baca juga: Ekonomi DKI Jakarta Melesat 5,21 Persen Lampaui Nasional, Gubernur Pramono Anung Bongkar Strategi Jitu Ini

Sesuai amanat Menteri yang dibacakan Pramono, pengelolaan K3 masa depan harus dibangun di atas tiga pilar utama, yakni profesionalisme, keandalan sistem, dan kolaborasi antarpihak.

"Kami terus menyempurnakan regulasi dan standar K3, peningkatan kompetensi melalui pelatihan dan sertifikasi, serta sosialisasi pembudayaan K3 kepada serikat pekerja dan manajemen perusahaan," tandas Pramono menutup amanatnya.

Bagi kamu yang bekerja di Jakarta, pesan Gubernur Pramono ini adalah pengingat bahwa keselamatanmu adalah prioritas.

Jakarta yang maju bukan hanya dilihat dari tingginya gedung pencakar langit, tetapi dari seberapa aman warganya bekerja di dalamnya.