Atasi Antrean Pangan Bersubsidi, DPRD DKI Desak Sistem Baru dan Perluasan Titik Distribusi Demi Warga

Rapat Kerja Monev APBD 2025 dan Realisasi APBD 2026 oleh Komisi B DPRD DKI (Fakhrizal Fahri/Berita Jakarta)

JAKARTA - Isu mengenai ketahanan pangan dan aksesibilitas kebutuhan pokok bagi warga Jakarta kembali menjadi sorotan utama di meja legislatif.

Pemandangan antrean panjang yang kerap mengular di lokasi distribusi pangan murah sering kali menjadi keluhan masyarakat yang tak kunjung usai.

Menanggapi keresahan tersebut, Komisi B DPRD DKI Jakarta bergerak cepat dengan menggelar Rapat Kerja Monitoring dan Evaluasi (Monev) bersama pihak eksekutif.

Agenda strategis yang berlangsung pada hari Kamis (22/1/2026) ini secara khusus membahas hasil reses pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025 serta rencana realisasi untuk APBD Tahun 2026, dengan fokus utama pada optimalisasi program pangan bersubsidi.

Dalam pertemuan tersebut, evaluasi menyeluruh dilakukan terhadap mekanisme penyaluran bantuan pangan yang selama ini berjalan.

Baca juga: DPRD DKI Jakarta Pantau Aspirasi Warga Lewat Monev Hasil Reses APBD 2025, Yuke Yurike Soroti Perbaikan Sistem Digital

Pihak legislatif menilai bahwa meskipun program ini sangat mulia dan membantu, pelaksanaannya di lapangan masih menyisakan pekerjaan rumah yang besar.

Sorotan tajam diarahkan pada kenyataan bahwa warga penerima manfaat sering kali harus mengorbankan waktu berjam-jam hanya untuk mengantre, yang terkadang berujung pada kekecewaan karena kehabisan stok.

Antrean Mengular dan Kuota Terbatas

Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, Nova Harivan Paloh, secara tegas menyampaikan sederet persoalan krusial yang ditemukan dalam pelaksanaan program pangan bersubsidi ini.

Menurutnya, keluhan yang paling mendominasi dari masyarakat adalah antrean yang tidak manusiawi serta ketersediaan kuota yang sangat terbatas. 

Situasi ini menciptakan ketidakpastian bagi warga yang sangat membutuhkan akses pangan murah di tengah himpitan ekonomi perkotaan.

Nova menjelaskan bahwa permasalahan ini bukan sekadar masalah teknis di lapangan, melainkan juga berkaitan dengan struktur penganggaran. 

Ia memaparkan bahwa anggaran untuk program pangan bersubsidi ini memang memiliki keterbatasan karena terbagi menjadi dua pos, yaitu anggaran murni dan anggaran yang dialokasikan pada APBD Perubahan. 

Pembagian ini menuntut adanya strategi pengelolaan yang lebih cermat agar kuota yang tersedia dapat dimaksimalkan penggunaannya sepanjang tahun, sehingga tidak terjadi kekosongan stok yang merugikan masyarakat penerima manfaat.

Solusi "By Name By Address" untuk Ketertiban

Guna mengatasi sengkarut antrean dan distribusi yang kurang tepat sasaran, Nova menekankan perlunya reformasi sistem pendataan dan penyaluran.

Salah satu usulan konkret yang didorong oleh Komisi B adalah penerapan sistem berbasis by name by address.

Metode ini diharapkan mampu menjadi solusi ampuh untuk mempercepat proses verifikasi di lapangan sekaligus menertibkan alur distribusi.

Dengan data yang presisi, potensi penumpukan massa di satu titik dapat diminimalisir karena setiap penerima manfaat sudah terdata secara jelas kapan dan di mana mereka harus mengambil haknya.

Meskipun saat ini pendistribusian telah mulai beralih ke sistem daring (online) dan sebagian besar kendala sudah ditindaklanjuti, Nova mencatat bahwa hambatan teknis di lapangan masih kerap terjadi.

Baca juga: Komisi B Dukung Perluasan Program Magang dan Pelatihan Ketenagakerjaan di Jakarta

Sistem daring yang seharusnya mempermudah, terkadang justru menjadi kendala baru jika tidak didukung oleh kesiapan infrastruktur dan literasi digital yang merata.

Oleh karena itu, perbaikan sistem ini harus dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya pada aplikasinya, tetapi juga pada mekanisme fisik di lokasi pengambilan.

Perluasan Titik Distribusi Mendesak Dilakukan

Selain masalah sistem data, faktor geografis dan sebaran lokasi distribusi juga menjadi sorotan utama dalam rapat kerja tersebut.

Nova mengungkapkan fakta lapangan bahwa antrean panjang sering kali dipicu oleh minimnya titik distribusi di sebuah wilayah padat penduduk.

Ia memberikan contoh kasus di mana satu wilayah luas hanya dilayani oleh satu titik distribusi saja.

Hal ini secara otomatis membuat warga dari berbagai penjuru wilayah tersebut tumplek di satu lokasi yang sama, menyebabkan kemacetan antrean dan kuota yang ludes dalam sekejap mata.

Kondisi ketimpangan rasio antara jumlah penerima manfaat dan titik distribusi inilah yang harus segera dievaluasi.

Nova mendesak agar titik distribusi tidak lagi terpusat, melainkan disebar secara merata hingga ke lingkup wilayah yang lebih kecil.

Strategi jemput bola atau mendekatkan titik distribusi ke pemukiman warga dinilai akan sangat efektif mengurai kepadatan.

Dengan demikian, warga tidak perlu lagi menempuh perjalanan jauh atau bersaing ketat dengan ribuan orang lainnya hanya untuk mendapatkan paket pangan.

Dalam upaya realisasi perluasan jangkauan ini, Nova menyoroti peran vital Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang bergerak di sektor pangan.

BUMD seperti Food Station, Pasar Jaya, dan Dharma Jaya diminta untuk lebih proaktif dan inovatif dalam memperluas cakupan layanan mereka.

Sinergi antar-BUMD ini diharapkan dapat menciptakan ekosistem distribusi pangan yang lebih efisien dan manusiawi.

Baca juga: Vaksinasi Rabies Gratis Jakarta Selatan: 185 Hewan di Ulujami Disuntik Demi Pertahankan Kota Bebas Rabies

Nova menegaskan bahwa komitmen untuk memperbaiki layanan ini akan terus dikawal secara ketat dalam setiap rapat kerja, demi memastikan warga Jakarta mendapatkan haknya dengan cara yang layak dan bermartabat.

Ke depannya, diharapkan tidak ada lagi cerita warga yang pulang dengan tangan hampa setelah lelah mengantre seharian.