Rabu, 27 AGUSTUS 2025 • 11:55 WIB

Menjaga Integritas Statistik: Pilar Kepercayaan Publik dan Pembangunan Berkelanjutan

Author

Arsip - Petugas mengamati pergerakan sensus penduduk secara online di ruang kendali eksekutif sensus penduduk Kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Jakarta, Senin (17/2/2020). (M Risyal Hidayat)

JAKARTA- Di tengah dinamika global yang makin kompleks, cepat berubah, dan sarat ketidakpastian, data bukan lagi sekadar angka di tabel atau grafik.

Ia telah menjadi fondasi penting dalam setiap keputusan strategis — baik di tingkat pemerintah, dunia usaha, maupun masyarakat umum. 

Tanpa data yang andal, arah pembangunan bisa melenceng. Seperti kapal tanpa kompas, perjalanan menuju tujuan besar seperti kesejahteraan, keadilan, dan keberlanjutan akan rawan tersesat — bahkan bisa karam. Kasus yang pernah mengguncang Amerika Serikat menjadi contoh nyata.

Saat itu, Presiden Donald Trump memecat pimpinan Bureau of Labor Statistics (BLS) hanya beberapa jam setelah lembaga tersebut mengumumkan laporan ketenagakerjaan yang menunjukkan pelemahan signifikan.

Trump menuduh data tersebut tidak akurat dan dimanipulasi untuk merusak citranya. 

Langkah itu menuai kritik tajam, termasuk dari kalangan Partai Republik sendiri. Salah satu kritik keras datang dari Steve Hanke, ekonom dan mantan penasihat Presiden Ronald Reagan.

Ia menyebut upaya mencampuri statistik resmi sebagai tindakan yang tidak bisa ditoleransi. Di era modern, lembaga statistik dirancang agar kebal dari tekanan politik, dipimpin oleh profesional yang mengedepankan metode ilmiah, bukan agenda kekuasaan.

Peristiwa ini jadi pengingat penting: statistik bukan sekadar urusan teknis. Ia menyangkut kredibilitas institusi, kepercayaan publik, hingga stabilitas sosial.

Jika data resmi bisa diintervensi untuk kepentingan politik, maka risiko yang dihadapi jauh lebih besar dari sekadar kesalahan angka.

Dampaknya bisa menggerus legitimasi pemerintahan dan menimbulkan krisis kepercayaan yang berkepanjangan. Di Indonesia, peran lembaga seperti Badan Pusat Statistik (BPS) menjadi sangat strategis.

Tak hanya menyajikan data, tapi juga menjaga akurasi, netralitas, dan integritasnya. Apalagi di era transformasi digital dan tuntutan transparansi, publik menaruh harapan tinggi agar data tetap jujur, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Oleh karena itu, integritas pegawai statistik menjadi pertahanan terakhir dari potensi intervensi. Tanpa integritas ini, metode secanggih apapun bisa dikompromikan.

Sebaliknya, dengan komitmen pada prinsip-prinsip profesionalisme dan netralitas, data bisa menjadi alat ampuh untuk membangun masa depan yang berkelanjutan — berlandaskan fakta, bukan narasi kekuasaan.

Baca juga: Bank Muamalat Salurkan Rp3,4 Triliun untuk Pembiayaan Konsumer Semester I-2025

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi

Sumber: ANTARA

Author
TERPOPULER
TAG POPULER
BERITA TERBARU