Kebijakan Fiskal DKI Kedepankan Prinsip Keadilan

Rano Karno (Mochamad Tresna Suheryanto)

JAKARTA– Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, menegaskan kalau arah kebijakan fiskal Pemprov ke depan bakal fokus pada prinsip keadilan dan keberpihakan ke masyarakat. Komitmen itu ia sampaikan dalam rapat paripurna bersama DPRD, Senin (8/9), membahas APBD 2026 serta perubahan bentuk hukum PAM Jaya.

“Intinya kita pengin kebijakan fiskal yang adil, pro-rakyat, dan ngena langsung ke masyarakat,” kata Rano.

Ia menjelaskan, pemerintah bakal siapkan insentif fiskal yang terukur dan tepat sasaran, biar bisa bantu jaga daya beli masyarakat dan dorong pertumbuhan ekonomi, termasuk upaya untuk meningkatkan kepatuhan pajak.

Rano juga menyinggung soal subsidi pangan, di mana lokasi penyalurannya udah dipilih sedekat mungkin dengan warga yang berhak—seperti di RPTRA, rusun, pasar, sampai kantor kelurahan dan kecamatan.

Di sisi lain, upaya ngurangin angka pengangguran juga jadi perhatian. Beberapa program yang disiapkan antara lain pelatihan keterampilan, pengembangan wirausaha, perluasan akses ke lowongan kerja lewat bursa kerja, dan penguatan platform digital tenaga kerja.

“Pelatihannya juga kita tingkatkan, termasuk dari sisi sarana, lembaga sertifikasi, sampai ke penempatan kerja pasca pelatihan,” jelasnya.

Soal BUMD, Rano bilang Pemprov akan terus dorong efisiensi dan kinerja lewat penerapan target KPI, audit independen, optimalisasi aset, sampai restrukturisasi. Dana PMD 2026, lanjutnya, akan fokus untuk mendukung pembangunan strategis seperti proyek MRT Jakarta.

Baca juga: Rano Paparkan Cara Jakarta Atasi Macet di Hadapan DPRD