Komisi Informasi DKI: Sistem Pengadaan Jakarta Sudah Terbuka, Tapi Butuh Kejujuran Semua Pihak

KI DKI Nilai Informasi Pengadaan Pemprov Sudah Transparan (berita jakarta)

JAKARTA- Di tengah berbagai tantangan transparansi, Komisi Informasi DKI Jakarta melihat ada progres nyata dalam sistem pengadaan barang dan jasa yang dijalankan oleh Pemprov DKI.

Prosesnya sekarang serba digital, dan menariknya, pengawasan sudah bisa menjangkau hingga level kelurahan. Ketua KI DKI, Harry Ara Hutabarat, bilang kalau sistem ini udah berjalan cukup terbuka.

Tapi, ia juga ngingetin kalo keterbukaan itu bukan cuma soal teknologi, tapi soal niat. Menurut dia, semua pihak harus jujur, baik dari badan publik maupun orang-orang yang minta akses informasi. 

“Kadang kita harus lihat dulu, siapa yang minta data itu, buat apa? Dia pelaku usaha atau masyarakat biasa yang cuma mau ngecek prosesnya bener atau enggak,” kata Harry waktu hadir di forum diskusi terbatas yang digelar Komisi Informasi Pusat, Senin (14/7). 

Baca juga: Legislator DPRD Tinjau Lokasi Kebakaran di Makasar dan Janjikan Bedah Rumah

Sementara itu, Komisioner Bidang Kelembagaan KI DKI, Handoko, menyoroti sistem monitoring dan evaluasi (e-Monev) yang sudah dijalankan Pemprov DKI hingga tingkat kelurahan.

Ia menyebut langkah ini sebagai pencapaian strategis yang patut dicontoh daerah lain di Indonesia.

“Jakarta bisa jadi contoh nasional dalam hal keterbukaan pengadaan. Sistem e-Monev yang aktif hingga kelurahan menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memastikan transparansi di tingkat akar rumput,” ujar Handoko. 

“Bahkan kelurahan pun udah bisa dipantau. Ini seharusnya jadi contoh buat daerah lain,” tambahnya.

Baca juga: 20 Warga Rusun Penggilingan Ikuti Pelatihan Anyaman untuk Tingkatkan Keterampilan