Tembus 25 Juta Perjalanan! Ini Fakta Melonjaknya Pengguna Layanan Gratis Transjakarta di Era Pramono-Rano
JAKARTA - Pernahkah kamu membayangkan bisa keliling Jakarta setiap hari tanpa harus memusingkan ongkos transportasi?
Di tengah hiruk-pikuk dan tingginya biaya hidup ibu kota, ongkos komuter sering kali menjadi beban tersendiri.
Namun, PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) baru saja mencatat rekor luar biasa yang menjadi angin segar bagi warga.
Sepanjang tahun 2025, penggunaan Kartu Layanan Gratis (KLG) meroket tajam.
Hal ini bukan sekadar deretan angka statistik, melainkan bukti nyata bahwa layanan transportasi publik di Jakarta kini semakin inklusif, aman, dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas.
Baca juga: Transjakarta Sediakan Mushola Nyaman di 69 Halte Selama Ramadhan, Cek Detailnya Disini!
Berdasarkan data operasional terbaru, lonjakan antusiasme warga dalam memanfaatkan subsidi transportasi ini terlihat sangat signifikan.
Jumlah pendaftar KLG pada tahun 2025 sukses menembus angka 76,5 ribu orang. Jika dibandingkan dengan tahun 2024 yang hanya berada di angka 32,2 ribu pendaftar, terjadi peningkatan drastis sebesar 143 persen.
Sejalan dengan meledaknya jumlah pendaftar tersebut, proporsi ridership atau penumpang bertarif gratis terhadap total keseluruhan pelanggan Transjakarta juga merangkak naik, dari 4,61 persen pada 2024 menjadi 6,05 persen di tahun 2025.
Peningkatan persentase ini bermuara pada total mobilitas pelanggan KLG yang sukses mencapai 25 juta perjalanan sepanjang 2025, atau melesat sekitar 47,1 persen dibandingkan pencapaian tahun sebelumnya yang berada di kisaran 17 juta perjalanan.
Menanggapi tren yang sangat positif hingga Jumat (20/2/2026) ini, Direktur Utama PT Transjakarta, Welfizon Yuza, menegaskan bahwa kebijakan layanan gratis bagi kelompok masyarakat tertentu kini semakin tepat sasaran.
Ia menyatakan bahwa Transjakarta berkomitmen penuh menghadirkan transportasi publik yang terjangkau bagi seluruh warga, khususnya kelompok rentan yang sangat membutuhkan dukungan mobilitas.
Welfizon juga menekankan bahwa program ini akan terus dievaluasi dan sistemnya diperkuat agar layanan KLG berjalan semakin optimal serta akuntabel.
Keberhasilan peningkatan layanan ini tentu tidak lepas dari komitmen kuat di bawah kepemimpinan Gubernur Pramono Anung dan Wakil Gubernur Rano Karno.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak hanya mempertahankan, tetapi juga memperluas jangkauan layanan transportasi gratis ini.
Kini, integrasi layanan mobilitas tidak sebatas pada armada bus Transjakarta, tetapi juga mencakup akses gratis ke jaringan MRT Jakarta dan LRT Jakarta.
Untuk menikmati fasilitas eksklusif ini, masyarakat yang berhak cukup mendaftarkan diri mereka melalui skema pendaftaran terpadu di Bank Jakarta.
Lantas, siapa saja kelompok masyarakat yang paling banyak memanfaatkan fasilitas transportasi gratis ini?
Sepanjang tahun 2025, urutan pertama didominasi oleh penduduk lanjut usia dengan total 14.350.750 perjalanan, atau sekitar 57,38 persen dari total keseluruhan.
Posisi kedua ditempati oleh peserta didik pemegang Kartu Jakarta Pintar Plus (KJP Plus) dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) yang mencatatkan 3.526.432 perjalanan (14,10 persen).
Disusul pada posisi ketiga oleh ASN dan Pensiunan PNS Provinsi DKI Jakarta dengan 1.880.971 perjalanan (7,52 persen).
Selanjutnya, posisi keempat diisi oleh PJLP dan pegawai non-ASN Pemprov DKI Jakarta sebanyak 1.710.885 perjalanan (6,84 persen), serta penghuni Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) di posisi kelima dengan 1.379.450 perjalanan (5,52 persen).
Secara keseluruhan, komitmen keadilan sosial dalam sektor transportasi ini mencakup 15 golongan masyarakat.
Selain lima kelompok teratas di atas, fasilitas KLG juga berhak dinikmati oleh penyandang disabilitas, karyawan swasta pemegang Kartu Pekerja Jakarta, dan penduduk Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.
Tidak hanya itu, apresiasi mobilitas juga diberikan kepada pekerja sosial dan aparat, mulai dari Juru Pemantau Jentik (Jumantik), pengurus Karang Taruna, Dasawisma, pengurus Posyandu, tim penggerak PKK, penjaga rumah ibadah, pendidik PAUD, penerima Bansos anak, anggota TNI/Polri, hingga para Veteran Republik Indonesia.
Dengan perluasan cakupan dan kemudahan pendaftaran yang diberikan, langkah ini membuktikan bahwa transportasi publik di Jakarta bukan sekadar alat pindah tempat, melainkan urat nadi kesejahteraan kota yang bisa dinikmati oleh siapa saja.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi
Sumber: Berita Jakarta