JAKARTA - Pernahkah kamu membayangkan betapa kewalahannya sebuah kota metropolitan jika infrastruktur publiknya tidak dirawat dengan sigap?
Di balik perbaikan jalan berlubang, pemeliharaan trotoar, hingga penanganan jembatan di Jakarta, terdapat ribuan tenaga lapangan yang bekerja tanpa lelah.
Namun, kabar terbaru mengungkapkan fakta yang cukup mengejutkan. Garda terdepan pemeliharaan infrastruktur Ibu Kota ini ternyata sedang mengalami krisis jumlah personel.
Menanggapi kondisi mendesak tersebut, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, akhirnya memberikan lampu hijau untuk penambahan petugas Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) di Dinas Bina Marga.
Langkah ini diambil bukan sekadar untuk mengisi kekosongan, melainkan demi memastikan pelayanan publik di Jakarta tidak terganggu di tengah tantangan cuaca dan beban kota yang semakin berat.
Persetujuan resmi ini disampaikan langsung oleh Rano Karno pada Senin (9/2/2026) lalu.
Ia menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menyetujui usulan yang diajukan oleh Dinas Bina Marga terkait kebutuhan tenaga tambahan.
Rano mengakui bahwa jumlah personel lapangan yang ada saat ini sudah tidak lagi ideal untuk menutupi luasnya cakupan kerja di seluruh wilayah Jakarta.
"Kita sudah mengumumkan PJLP yang ada di Bina Marga terasa kurang jumlahnya. Ditambah lagi ada sekitar 125 orang yang masuk masa pensiun," ujar Rano Karno.
Pernyataan ini menjadi respons atas permohonan resmi yang sebelumnya telah dilayangkan oleh Kepala Dinas Bina Marga.
Evaluasi menunjukkan bahwa tanpa penambahan personel segera, kecepatan respons penanganan infrastruktur fisik di Jakarta dikhawatirkan akan menurun.
Alasan utama di balik urgensi penambahan ini adalah kombinasi antara beban kerja yang tinggi dan gelombang pensiun pegawai.
Berdasarkan data yang dipaparkan Rano, saat ini Dinas Bina Marga hanya memiliki kekuatan sekitar 1.000 petugas PJLP.
Angka ini semakin tergerus dengan adanya 125 personel yang memasuki masa pensiun tahun ini.
Kehilangan lebih dari 10 persen kekuatan kerja tentu menjadi pukulan telak bagi operasional lapangan.
Oleh karena itu, Rano menyebutkan bahwa Dinas Bina Marga membutuhkan suntikan tenaga segar sedikitnya 200 orang PJLP baru.
"PJLP Bina Marga, diharapkan kalau kita bisa, jadi 1.200 orang. Mungkin itu sebetulnya minimal," tegas Rano.
Angka tersebut dianggap sebagai batas aman (baseline) agar seluruh unit kerja dapat beroperasi dengan standar pelayanan minimum yang ditetapkan Pemprov DKI.
Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai mengapa angka 1.000 personel saat ini dianggap sangat kurang, Rano Karno memberikan komparasi data yang menarik.
Wilayah kerja Dinas Bina Marga mencakup lima kota administrasi (Jakarta Pusat, Utara, Barat, Selatan, Timur) dan satu kabupaten (Kepulauan Seribu).
Cakupan wilayah yang luas ini tidak sebanding dengan jumlah tenaga yang tersedia jika dibandingkan dengan dinas teknis lainnya.
Rano mencontohkan Dinas Sumber Daya Air (SDA) atau yang dikenal dengan "Pasukan Biru".
"Sebagai pembanding, jumlah PJLP di Dinas Sumber Daya Air bahkan mencapai sekitar 3.000 orang," ungkap Rano.
Ketimpangan jumlah yang mencapai tiga kali lipat ini menjadi sorotan, mengingat tugas Bina Marga dalam merawat jalan, jembatan, dan penerangan jalan umum juga memiliki kompleksitas dan volume kerja yang tidak kalah berat dibandingkan penanganan tata air.
Meskipun beroperasi dengan jumlah personel yang terbatas atau understaffed, kinerja Dinas Bina Marga tetap mendapatkan apresiasi tinggi dari Wakil Gubernur.
Rano menyoroti dedikasi para petugas PJLP yang tetap solid memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Jakarta.
Bukti nyata dari dedikasi tersebut terlihat saat Jakarta dilanda curah hujan tinggi beberapa waktu lalu.
Seluruh jajaran dari berbagai unit kerja, termasuk Bina Marga, terlihat berjibaku di lapangan melakukan penanganan cepat, baik itu membantu penanggulangan dampak banjir maupun perbaikan akses jalan yang terganggu akibat cuaca ekstrem.
Langkah persetujuan penambahan 200 personel ini diharapkan menjadi solusi konkret.
Dengan target total 1.200 personel, Pemprov DKI Jakarta optimis respons terhadap keluhan masyarakat terkait infrastruktur jalan dan fasilitas umum akan menjadi jauh lebih cepat dan efektif di masa mendatang.
Bagi kamu warga Jakarta, ini adalah sinyal positif bahwa kenyamanan dan keamanan fasilitas kota tetap menjadi prioritas utama pemerintah.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi
Sumber: Berita Jakarta
Author
TERPOPULER
TAG POPULER
BERITA TERBARU
