Darurat Zonasi! Warga Kelurahan Sukabumi Utara Jakbar Desak Pembangunan SMP Negeri Masuk Prioritas Musrenbang 2026

Musrenbang 2026 Kelurahan Sukabumi Utara, Jakarta Barat (Budhi Firmansyah Surapati/Berita Jakarta)

JAKARTA - Pernahkah kamu membayangkan betapa stresnya para orang tua dan siswa setiap kali musim Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tiba, hanya karena tidak ada satu pun sekolah negeri di wilayah tempat tinggal mereka?

Rasa cemas takut tersingkir oleh sistem zonasi menjadi makanan sehari-hari, bukan karena nilai yang kurang, melainkan karena infrastruktur pendidikan yang tidak merata.

Inilah realitas pahit yang sedang diperjuangkan oleh warga Kelurahan Sukabumi Utara, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.

Ketiadaan Sekolah Menengah Pertama (SMP) negeri di wilayah tersebut membuat anak-anak lokal sering kali kalah bersaing dengan pendaftar dari kelurahan lain yang memiliki fasilitas pendidikan lebih dekat.

Situasi mendesak ini akhirnya mendorong pemerintah setempat untuk mengambil langkah tegas.

Baca juga: Pemkot Jakarta Barat Desak Optimalisasi Usulan Musrenbang Tahun 2026

Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahun 2026, pembangunan gedung SMP negeri resmi menjadi bahasan prioritas utama.

Langkah ini diambil bukan sekadar untuk memenuhi daftar administrasi, melainkan sebagai respons langsung terhadap jeritan warga yang merasa "dianaktirikan" dalam akses pendidikan.

Lurah Sukabumi Utara, Ali Sahidin, menegaskan bahwa usulan ini sangat krusial karena menyangkut masa depan generasi muda di wilayahnya.

Menurutnya, ketiadaan fasilitas ini telah menciptakan kesenjangan akses pendidikan yang nyata bagi warganya selama bertahun-tahun.

Ali Sahidin menjelaskan bahwa urgensi pembangunan sekolah ini didasari oleh fakta di lapangan yang cukup memprihatinkan.

Hingga saat ini, Kelurahan Sukabumi Utara belum memiliki SMP negeri sendiri.

Akibatnya, setiap kali sistem zonasi diterapkan, warga Sukabumi Utara selalu berada di posisi yang tidak menguntungkan.

Mereka kesulitan mengakses sekolah di kelurahan tetangga karena kalah prioritas jarak dibandingkan warga setempat di sana.

Ali menekankan bahwa warga sangat membutuhkan keberadaan sekolah tingkat pertama ini agar hak pendidikan anak-anak mereka dapat terpenuhi dengan adil tanpa harus terhalang oleh tembok birokrasi zonasi.

Usulan ini diharapkan dapat segera terealisasi pada tahun 2026 mendatang.

Dengan adanya gedung sekolah baru, diharapkan drama kecemasan saat PPDB dapat diminimalisir.

Bagi kamu para kaum Gen Z dan Gen Alpha yang kini duduk di bangku sekolah dasar di wilayah tersebut, kalian berhak mendapatkan kepastian untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi tanpa harus was-was terlempar dari persaingan hanya karena faktor geografis.

Pemerintah kelurahan berkomitmen untuk mengawal aspirasi ini hingga ke tingkat kota dan provinsi agar anggaran pembangunan dapat segera dikucurkan.

Baca juga: Waduk Aseni Rampung Maret 2026, Solusi Banjir di Jakarta Barat dan Spot Hangout Baru Pilihan Rano Karno

Selain masalah pendidikan, Musrenbang 2026 di Sukabumi Utara juga menyoroti masalah klasik Jakarta, yaitu banjir.

Ali Sahidin memaparkan bahwa dari total 55 usulan yang masuk dalam pembahasan tahun ini, mayoritas adalah usulan fisik.

Tercatat sebanyak 53 usulan berfokus pada pembangunan infrastruktur fisik, sementara hanya dua usulan yang bersifat non-fisik, yaitu pengadaan perlengkapan hadroh dan peralatan bulutangkis.

Dominasi usulan fisik ini menunjukkan bahwa perbaikan infrastruktur dasar masih menjadi kebutuhan mendesak bagi warga.

Salah satu fokus utama dalam usulan fisik tersebut adalah penanganan genangan air yang kerap terjadi akibat luapan Kali Sekretaris.

Ali merinci bahwa luapan kali ini sering kali melumpuhkan aktivitas warga di Jalan H. Daud RW 04 dan Jalan Harun Raya RW 07.

Setiap hujan deras turun, rasa was-was akan banjir kiriman selalu menghantui warga di bantaran kali tersebut.

Oleh karena itu, forum Musrenbang akhirnya menyepakati bahwa normalisasi Kali Sekretaris adalah harga mati yang harus segera diperjuangkan. 

Usulan terbanyak tahun ini pun ditujukan kepada Suku Dinas Sumber Daya Air (SDA) dengan 35 usulan, diikuti oleh Bina Marga sebanyak 15 usulan.

Menanggapi hal tersebut, Camat Kebon Jeruk, Agus Mulyadi, memberikan pandangan yang realistis namun tetap optimis.

Ia mengakui bahwa untuk mengatasi genangan akibat luapan Kali Sekretaris dibutuhkan penanganan yang komprehensif dan berkelanjutan. 

Tantangan terbesarnya adalah kondisi lapangan di mana sisi kanan dan kiri aliran kali sudah dipadati oleh bangunan.

Agus menjelaskan bahwa solusi yang paling memungkinkan adalah melakukan normalisasi yang dibarengi dengan pembebasan lahan.

Langkah ini diperlukan agar aliran kali tidak hanya bisa dikeruk menjadi lebih dalam, tetapi juga diperlebar sehingga kapasitas tampung debit air meningkat signifikan.

Baca juga: Mengulik Potensi Jakarta Barat: "Hidden Gem" Ekonomi dan Wisata yang Wajib Kamu Tahu!

Pihak kecamatan berjanji akan terus mengawal permasalahan ini agar tidak hanya menjadi wacana tahunan.

Namun, Agus juga mengingatkan bahwa realisasi dari rencana besar ini sangat bergantung pada faktor ketersediaan anggaran dari pemerintah provinsi.

Keseimbangan antara pembangunan fasilitas pendidikan dan perbaikan infrastruktur pengendali banjir menjadi pekerjaan rumah besar yang harus diselesaikan demi kenyamanan warga Sukabumi Utara.

Bagaimana menurut kamu? Apakah di daerah tempat tinggalmu juga masih ada masalah zonasi sekolah atau banjir yang belum teratasi?