Dukung Normalisasi Kali Ciliwung, Komisi D DPRD DKI Jakarta Minta Warga Aktifkan Kembali Kerja Bakti Rutin
JAKARTA - Masalah banjir yang kerap menghantui Ibu Kota Jakarta setiap musim penghujan menuntut solusi yang tidak hanya cepat, tetapi juga terukur dan berkelanjutan.
Langkah Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang kini memprioritaskan normalisasi tiga aliran sungai utama, yakni Kali Ciliwung, Kali Krukut, dan Kali Cakung Barat, mendapatkan apresiasi serta dukungan penuh dari legislatif.
Anggota Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, Ida Mahmuda, menilai strategi ini sebagai langkah cerdas untuk solusi jangka menengah dan panjang dalam pengendalian banjir yang selama ini menjadi momok bagi warga Jakarta.
Pada hari Senin (26/1/2026), Ida menyampaikan pandangannya bahwa kebijakan untuk memfokuskan anggaran dan sumber daya pada titik-titik strategis tersebut adalah keputusan yang sangat realistis.
Normalisasi sungai di area krusial seperti Ciliwung dan Krukut diharapkan dapat memberikan dampak signifikan dalam mengurangi debit air yang meluap ke pemukiman warga saat curah hujan tinggi terjadi.
Dukungan ini muncul di tengah harapan publik agar Jakarta memiliki sistem tata kelola air yang lebih baik di masa depan.
Fokus Penanganan Banjir yang Terukur dan Realistis
Dalam keterangannya, Ida menekankan bahwa penanganan banjir di kota metropolitan sebesar Jakarta tidak bisa dilakukan secara membabi buta di semua lokasi dalam waktu yang bersamaan.
Keterbatasan anggaran, alat berat, dan tenaga kerja menuntut adanya skala prioritas.
Menurut politisi senior Kebon Sirih ini, pemerintah daerah tidak mungkin menangani seluruh wilayah Jakarta secara serentak karena hal tersebut justru berpotensi membuat pengerjaan menjadi tidak tuntas dan tidak maksimal.
Oleh karena itu, penetapan fokus pada Kali Ciliwung, Krukut, dan Cakung Barat dinilai sudah sangat tepat sasaran.
Meskipun demikian, Ida memberikan catatan penting bahwa fokus pada proyek besar tidak boleh membuat Pemprov DKI melupakan kewajiban rutin di wilayah lain.
Ia menggarisbawahi bahwa wilayah yang tidak masuk dalam konsentrasi utama normalisasi tetap harus mendapatkan perhatian.
Kegiatan pemeliharaan rutin seperti pengurasan saluran penghubung (PHB), perbaikan turap yang longsor, dan pembersihan gorong-gorong harus tetap berjalan.
Hal ini penting untuk memastikan bahwa sementara proyek besar berjalan, wilayah lain tidak mengalami kemunduran kualitas infrastruktur drainase.
Pengawasan Ketat DPRD dan Kepercayaan pada Dinas SDA
Sebagai fungsi pengawasan, Ida memastikan bahwa DPRD DKI Jakarta tidak akan tinggal diam setelah memberikan dukungan.
Pihaknya berkomitmen untuk terus memantau pelaksanaan program penanganan banjir ini secara ketat.
Komisi D akan secara rutin meminta laporan perkembangan atau progres dari dinas terkait, baik melalui mekanisme rapat kerja resmi maupun inspeksi mendadak (sidak) ke lapangan.
Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa target-target yang telah ditetapkan oleh Gubernur dapat terealisasi sesuai jadwal dan spesifikasi yang ditentukan.
Baca juga: Komisi D DPRD DKI Dorong Pembangunan Lebih Efisien dan Tepat Sasaran
Optimisme Ida terhadap keberhasilan program ini juga didasari oleh kepercayaannya terhadap kinerja jajaran eksekutif, khususnya Dinas Sumber Daya Air (SDA).
Ia menilai sosok Kepala Dinas SDA DKI Jakarta, Ika Agustin Ningrum, memiliki kapasitas dan pengalaman yang mumpuni untuk memimpin proyek krusial ini.
Rekam jejak dan kompetensi pimpinan dinas dianggap sebagai salah satu kunci utama agar eksekusi di lapangan dapat berjalan lancar tanpa hambatan teknis yang berarti.
Sinergi Pemerintah dan Warga Melalui Kerja Bakti
Selain menyoroti aspek teknis dan manajerial dari sisi pemerintah, Ida Mahmuda juga menyinggung aspek sosial yang tak kalah pentingnya, yaitu partisipasi masyarakat.
Ia menyerukan agar budaya gotong royong melalui kegiatan kerja bakti diaktifkan kembali secara masif.
Menurutnya, upaya pencegahan banjir tidak akan sukses jika hanya mengandalkan tangan pemerintah.
Keterlibatan aktif warga dalam menjaga kebersihan lingkungan sekitar adalah benteng pertahanan pertama terhadap genangan air.
Ida berharap adanya instruksi berjenjang mulai dari Wali Kota, Camat, Lurah, hingga pengurus RT dan RW untuk kembali menggalakkan jadwal kerja bakti rutin.
Ia menegaskan bahwa seruan ini tidak hanya berlaku bagi warga yang tinggal di kawasan padat penduduk atau bantaran sungai, tetapi juga bagi mereka yang tinggal di kawasan perumahan elit dan kompleks.
Sering kali, sumbatan air justru terjadi di saluran-saluran mikro depan rumah yang luput dari perhatian karena rasa memiliki yang kurang terhadap fasilitas umum.
Dengan kondisi cuaca ekstrem yang semakin sulit diprediksi belakangan ini, kerja bakti menjadi sebuah keharusan, bukan sekadar imbauan.
Warga diharapkan dapat membantu membersihkan sampah di saluran air atau got di depan hunian masing-masing agar aliran air menuju sungai utama tidak terhambat.
Sinergi antara pembangunan infrastruktur besar-besaran oleh Pemprov DKI dan kepedulian warga di tingkat mikro inilah yang diyakini Ida akan menjadi formula ampuh untuk membebaskan Jakarta dari ancaman banjir tahunan.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi
Sumber: Berita Jakarta