Angka RW Kumuh Menurun Sepanjang Tahun 2025, Wali Kota Jakarta Pusat Targetkan Penanganan Terpadu

Pemerintah Kota (Pemkot) Administrasi Jakarta Pusat (pusat.jakarta.go.id)

JAKARTA - Upaya pemerintah dalam menata wajah Ibu Kota agar lebih layak huni kembali menunjukkan hasil yang positif.

Di tengah hiruk-pikuk pembangunan kota, Pemerintah Kota (Pemkot) Administrasi Jakarta Pusat membawa kabar baik mengenai perbaikan kualitas lingkungan hidup warganya.

Berdasarkan hasil pendataan terbaru dari program Satu Data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta, tercatat adanya penurunan jumlah Rukun Warga (RW) dengan kategori kumuh di wilayah Jakarta Pusat pada tahun 2025.

Kabar menggembirakan ini disampaikan langsung oleh Wali Kota Administrasi Jakarta Pusat, Arifin, di sela-sela kegiatan Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil).

Pertemuan strategis yang dihadiri oleh jajaran pejabat pemerintah kota tersebut berlangsung di Ruang Pola, Kantor Wali Kota Jakarta Pusat, kawasan Gambir, pada hari Selasa (13/1/2026).

Baca juga: Gulkarmat Jakarta Pusat Tangani Kebakaran Billboard, Tidak Ada Korban

Dalam kesempatan itu, Arifin memaparkan data yang menjadi tolak ukur keberhasilan penataan kota saat ini.

Arifin menjelaskan bahwa survei pendataan Satu Data RW Kumuh Tahun 2025 oleh BPS DKI Jakarta menunjukkan peta sebaran yang semakin mengerucut.

Saat ini, wilayah yang masih teridentifikasi memiliki kantong kumuh tersebar di tujuh kecamatan dan mencakup 24 kelurahan.

Terdapat 49 RW yang masih masuk dalam radar pemantauan. Namun, kabar baiknya adalah kategori kumuh yang melekat pada 49 RW tersebut berada pada level "kumuh ringan" dan "kumuh sangat ringan".

"Data yang kami terima ini sifatnya masih sementara, namun tren penurunannya sudah terlihat jelas. Ini adalah sinyal positif bagi pembangunan di Jakarta Pusat," ujar Arifin dengan optimis.

Menurut orang nomor satu di Jakarta Pusat ini, penurunan angka RW kumuh bukanlah kerja satu malam, melainkan buah dari kinerja kolektif dan sinergi berbagai pihak selama ini.

Kendati demikian, Arifin menekankan bahwa penurunan angka ini tidak boleh membuat jajarannya berpuas diri.

Justru, data tersebut harus menjadi pelecut semangat untuk menuntaskan pekerjaan rumah yang tersisa. Ambisi Arifin jelas, ia ingin Jakarta Pusat benar-benar nihil dari status RW kumuh di masa mendatang.

Untuk mewujudkan visi tersebut, Arifin menginstruksikan langkah taktis kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan para Lurah.

Ia meminta fokus kerja kini diarahkan secara spesifik pada 49 RW yang masih berstatus kumuh ringan tersebut.

Penanganan harus dilakukan secara mendetail dan tepat sasaran, menyentuh aspek-aspek vital yang menjadi indikator kekumuhan.

Salah satu sorotan utama Arifin yakni masalah sanitasi dan kelayakan hunian. Ia menyoroti pentingnya ketersediaan tangki septik (septic tank) di setiap rumah tangga untuk menjaga kebersihan lingkungan dan kesehatan warga.

Selain itu, kondisi fisik bangunan rumah warga yang tidak layak huni juga harus segera mendapat atensi. Arifin mendorong pemanfaatan berbagai sumber pendanaan, mulai dari program bedah rumah yang dikelola oleh Baznas Bazis hingga menggandeng sektor swasta melalui program Corporate Social Responsibility (CSR).

Baca juga: Misteri Kereta Hantu Manggarai: Mengulik Kisah Mistis Paling Serem di Jakarta

Dalam rapat tersebut, Arifin secara khusus memberikan mandat kepada unit-unit teknis terkait untuk "mengeroyok" permasalahan ini.

Ia meminta Suku Dinas Sumber Daya Air (SDA), Suku Dinas Lingkungan Hidup, dan Suku Dinas Kesehatan untuk terjun langsung mengintervensi 49 RW tersebut sesuai bidang keahlian masing-masing.

Sinergi antara perbaikan drainase, pengelolaan sampah, dan peningkatan layanan kesehatan lingkungan diharapkan mampu mengubah wajah wilayah tersebut secara permanen.

"Saya minta Sudin SDA, Lingkungan Hidup, dan Kesehatan benar-benar masuk ke 49 RW tersebut." ungkap Arifin.

"Kita sama-sama berharap, dengan intervensi yang maksimal, ketika sensus berikutnya dilakukan, angkanya bisa turun drastis atau bahkan hilang sama sekali. Semoga kinerja kita dapat membebaskan setiap jengkal RW di Jakarta Pusat dari status kumuh," pungkasnya.

Langkah ini menegaskan komitmen Jakarta Pusat untuk tidak hanya menjadi pusat pemerintahan dan ekonomi, tetapi juga menjadi rumah yang manusiawi dan bermartabat bagi seluruh warganya.