Komisi E DPRD DKI Jakarta Bongkar Sisi Gelap dan Alasan "Toxic" di Balik Tawuran Manggarai

Komisi E DPRD DKI Jakarta, KH M Subki (Fakhrizal Fahri/Berita Jakarta)

JAKARTA - Kawasan Manggarai di Jakarta Selatan seolah memiliki stigma yang sulit dilepaskan dari ingatan warga ibu kota.

Berita tentang tawuran antar kelompok di wilayah ini muncul silih berganti, seakan menjadi siklus kekerasan yang tak berujung. 

Bagi sebagian besar masyarakat, khususnya generasi muda yang hanya melihat potongan video viral di media sosial, tawuran ini mungkin terlihat sebagai ajang pamer kekuatan atau sekadar kenakalan remaja biasa.

Namun, fakta di lapangan menunjukkan realitas yang jauh lebih kelam dan rumit.

Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta, KH M Subki, baru-baru ini membuka suara mengenai fenomena yang meresahkan ini.

Baca juga: Komisi E Pastikan Tidak Ada Gelombang Mutasi di SMAN 72 Jakarta

Dalam keterangannya pada hari Senin (5/1/2026), ia menegaskan bahwa menyelesaikan masalah tawuran di Manggarai bukanlah perkara semudah membalikkan telapak tangan.

Persoalan ini tidak bisa disederhanakan hanya sebagai gangguan keamanan semata, melainkan sebuah manifestasi dari luka sosial yang lebih dalam.

Menurutnya, akar masalah dari konflik yang terus berulang ini melibatkan aspek psikologis yang rapuh serta himpitan kondisi ekonomi warga setempat.

Pernyataan ini menyoroti sudut pandang yang sering luput dari perhatian publik.

Tekanan hidup akibat kondisi ekonomi yang sulit seringkali memicu stres kolektif di lingkungan padat penduduk.

Tanpa adanya penyaluran emosi yang sehat atau ruang aktualisasi diri yang positif, tekanan psikologis ini mudah meledak menjadi agresi massal.

Tawuran akhirnya menjadi pelarian yang destruktif, sebuah cara yang salah untuk mencari eksistensi di tengah keterbatasan.

Subki juga menekankan bahwa penanganan masalah ini tidak bisa lagi dilakukan secara parsial.

Mengandalkan aparat keamanan seperti polisi atau Satpol PP untuk membubarkan massa hanyalah solusi jangka pendek yang tidak menyentuh akar penyakitnya.

Pendekatan yang dibutuhkan saat ini adalah solusi komprehensif yang melibatkan seluruh elemen masyarakat.

Subki mengajak pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat, hingga unit terkecil yaitu keluarga untuk turut ambil bagian.

Peran orang tua disorot secara tajam dalam hal ini. Rumah seharusnya menjadi benteng pertama pendidikan karakter dan kestabilan emosional anak.

Orang tua memiliki tanggung jawab moral untuk membina dan mengawasi anggota keluarganya agar tidak terjerumus ke dalam lingkaran kekerasan jalanan.

Baca juga: Komisi E DPRD Minta DPAPP Perkuat Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Seksual

Tanpa peran aktif keluarga sebagai support system, upaya pemerintah di luar rumah akan sia-sia.

Meskipun pendekatan humanis dan psikologis sangat ditekankan, aspek penegakan hukum tetap tidak boleh dikesampingkan.

Subki menegaskan pentingnya ketegasan aparat dalam menindak para pelaku untuk memberikan efek jera yang nyata.

Penegakan hukum harus berjalan adil dan tidak pandang bulu agar wibawa hukum tetap terjaga di mata masyarakat. Namun, hukuman fisik saja tidak cukup.

Pendidikan memegang kunci vital sebagai solusi jangka panjang.

Melalui akses pendidikan yang baik dan penanaman nilai-nilai moral yang kuat, pola pikir generasi muda di kawasan tersebut dapat diubah perlahan, memutus rantai kekerasan yang mungkin sudah diwariskan turun-temurun.

Pada akhirnya, fenomena tawuran Manggarai adalah cerminan dari pekerjaan rumah besar Jakarta dalam menata kesejahteraan sosial warganya.

Diperlukan kolaborasi nyata dari semua pihak agar Manggarai tidak lagi dikenal sebagai arena pertarungan, melainkan sebagai wilayah yang aman dan humanis bagi warganya.