JAKARTA- Pemerintah Indonesia memastikan akan menyerahkan dokumen komitmen iklim terbaru, Second Nationally Determined Contribution (Second NDC), kepada Sekretariat UNFCCC sebelum batas akhir 20 September 2025.
Langkah ini dilakukan menjelang keberangkatan Presiden Prabowo Subianto ke Sidang Umum PBB yang dijadwalkan pada 23 September mendatang.
Hal ini disampaikan oleh Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Wakil Kepala BPLH, Diaz Hendropriyono, usai rapat persiapan delegasi Indonesia untuk Konferensi Perubahan Iklim COP30 di Brasil, Rabu (27/8).
"Kita ingin memastikan Second NDC sudah diserahkan sebelum tanggal 20 September. Jangan sampai terlambat, apalagi Presiden akan hadir di UN General Assembly," kata Diaz kepada awak media.
Dia menegaskan pentingnya menjaga reputasi Indonesia di mata dunia, mengingat komitmen terhadap penurunan emisi gas rumah kaca menjadi sorotan dalam kerja sama global terkait iklim.
Second NDC yang disiapkan Indonesia telah mempertimbangkan proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional, termasuk skenario pertumbuhan sebesar 6,3%, 7%, hingga 8%.
Meski begitu, rincian target pengurangan emisi dari masing-masing skenario belum diumumkan secara terbuka. Selain itu, pemerintah juga tengah menyusun National Adaptation Plan (NAP), sebagai strategi adaptasi perubahan iklim. Meskipun tidak bersifat wajib, Diaz menyebut dokumen ini penting, khususnya bagi negara kepulauan seperti Indonesia yang rentan terdampak perubahan iklim.
Dokumen NAP direncanakan akan diserahkan ke UNFCCC sebelum akhir tahun ini. Sebagai informasi, Indonesia dalam dokumen Enhanced NDC sebelumnya telah menargetkan penurunan emisi GRK sebesar 31,89% secara mandiri dan hingga 43,2% dengan bantuan internasional pada 2030.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi
Sumber: ANTARA
Author
TERPOPULER
TAG POPULER
BERITA TERBARU
