Wagub Rano Karno Sapa Warga Kemayoran, Janji Tuntaskan Masalah Lahan Setneg yang Bikin Pusing!

Wagub Rano Karno Sapa Warga di Kelurahan Kebon Kosong, Kemayoran (Nugroho Sejati/Berita Jakarta)

JAKARTA - Pernahkah kamu merasa gemas saat usulan perbaikan fasilitas di lingkunganmu tak kunjung terealisasi, padahal sudah diajukan berkali-kali?

Sayangnya, inilah realitas pahit yang dirasakan oleh warga di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat.

Selama bertahun-tahun, laju pembangunan infrastruktur di wilayah mereka terhambat oleh masalah birokrasi pertanahan.

Untuk mengurai benang kusut tersebut, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, turun langsung menemui warga pada Jumat (24/4/2026).

Melalui agenda santai bertajuk "Bang Doel Nyapa Warga", ia hadir di Kampung Wisata Eduwisata Bhineka, Jalan Angkasa Pura, RT 14/11 Kelurahan Kebon Kosong, demi mendengar langsung curhatan masyarakat setempat.

Baca juga: Wagub Rano Karno Optimistis Jakarta Youth Film Festival 2026 Jadi Role Model Sineas Nasional

Kehadiran pria yang akrab disapa Bang Doel ini tentu bukan sekadar kunjungan blusukan formalitas belaka.

Suasana diskusi di kawasan eduwisata tersebut terasa hangat, cair, dan jauh dari kesan birokratis yang kaku.

Warga pun bisa dengan leluasa menyampaikan unek-unek mereka tanpa rasa canggung.

"Kegiatan ini sebetulnya untuk mendengar. Kita sudah tahu usulan-usulan ini sudah masuk dalam Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan), tapi ternyata ada sebagian yang terealisasi dan ada yang belum," ungkap Rano.

Dari berbagai aspirasi yang ditampung sore itu, benang merah dari mandeknya pembangunan kawasan akhirnya terungkap dengan jelas.

Permasalahan utamanya ternyata berakar pada status legalitas kepemilikan lahan. Rano membeberkan fakta bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta selama ini kesulitan mengeksekusi proyek pembangunan karena lahan di kawasan 7 RW Kelurahan Kebon Kosong mayoritas masih berstatus milik lembaga pusat, yakni Sekretariat Negara (Setneg) RI.

Kondisi ini jelas menjadi dilema yang sangat pelik bagi pemerintah daerah dan warga.

Berbagai usulan cemerlang warga yang sudah diketok palu di Musrenbang terpaksa menjadi angan-angan belaka.