Gubernur Pramono Anung Tegaskan Bakal Cabut KJP dan KJMU Bagi Semua Pelaku Bullying di DKI Jakarta

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung (Reza Pratama Putra/Berita Jakarta)

JAKARTA - Pernah nggak sih kamu ngerasa geram tiap kali lihat video bullying atau perundungan yang seliweran di timeline medsos?

Kasus kekerasan antar pelajar di Jakarta memang sering banget bikin kita speechless sekaligus prihatin. Nah, buat kamu yang udah muak dengan isu ini, ada kabar baik sekaligus peringatan keras dari pemerintah.

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, baru saja mengeluarkan instruksi tegas berupa nggak ada lagi ruang buat toxic behaviour di ibu kota!

Beliau siap mengambil tindakan tegas berupa sanksi pencabutan fasilitas Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) bagi siapa saja yang terbukti menjadi pelaku perundungan.

Pernyataan ini tentu bukan cuma gertakan “geli-geli” doang. Teguran keras dari Pramono Anung muncul sebagai respons atas kasus bullying yang baru-baru ini viral dan terjadi di Taman Kramat Pulo, Senen, Jakarta Pusat.

Baca juga: Warga Jakarta Timur Sukses Kelola Sampah Lewat Biopori Jumbo, Gubernur Pramono Anung Beri Applause!

Saat melakukan kunjungan langsung ke pemukiman warga di RW 07 Kelurahan Joglo, Kembangan, Jakarta Barat pada hari Kamis (11/6/2026), ia menegaskan bahwa Pemprov DKI Jakarta akan menindaklanjuti kasus tersebut dengan sangat serius dan mengusutnya sampai tuntas.

"Siapa pun yang melakukan bullying di Jakarta, akan kami ambil tindakan setegas-tegasnya. Kalau bagi warga misalnya dia pelajar dan dia pemegang Kartu Jakarta Pintar atau Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul, maka yang seperti itu kita tarik KJP maupun KJMU-nya," tegas Sang Gubernur, dikutip Berita Jakarta.

Buat kamu yang masih ngerasa nge-bully itu hal sepele, sekadar iseng, atau cuma candaan tongkrongan, mindset tersebut harus diubah total dari sekarang.

Kehilangan akses bantuan pendidikan gratis dari pemerintah jelas bukan harga yang sepadan cuma demi terlihat jagoan di depan teman-teman.

KJP dan KJMU adalah privilese yang didanai oleh uang rakyat untuk membantu pelajar berprestasi, bukan untuk mendanai bibit-bibit premanisme yang merugikan orang lain.

Langkah Pemprov DKI Jakarta ternyata nggak berhenti sampai di ancaman pencabutan bantuan sosial aja.

Gubernur Pramono Anung juga memastikan bahwa pemerintah menerapkan kebijakan zero tolerance alias tanpa toleransi sedikit pun terhadap para pelaku perundungan di lingkungan ibu kota.

Biar kejadian serupa nggak terulang dan menelan korban lagi, Pemprov langsung bergerak cepat menyisir akar masalahnya.