DPRD DKI Sebut Sampah di Jakarta Bisa Jadi “Bom Waktu”, Aturan Reward dan Sanksi Siap Diberlakukan bagi Warga

Warga Tengah Menimbang Sampah Cegah Penumpukan (Andri Widiyanto/Berita Jakarta)

JAKARTA - Pernahkah kamu membayangkan hidup di kota metropolitan yang memproduksi timbunan limbah seukuran gedung setiap harinya?

Inilah realitas pahit ibu kota kita saat ini. Dengan volume sampah rumah tangga yang luar biasa besar, Jakarta sedang berpacu dengan waktu sebelum krisis lingkungan skala besar meledak di depan mata.

Menyikapi ancaman lingkungan yang serius ini, Ketua DPRD DKI Jakarta, Khoirudin, memberikan peringatan keras sekaligus ajakan terbuka.

Pada Sabtu (14/3/2026), ia secara resmi mengajak warga Jakarta untuk lebih aktif memilah sampah organik dan anorganik dari rumah, serta memperkuat peran bank sampah.

Langkah strategis ini bukanlah sekadar imbauan biasa, melainkan inisiatif mendesak guna mengurai benang kusut persoalan kebersihan yang menghantui Jakarta.

Baca juga: Pasar Tumbuh Ramaikan Bazar Pangan Ramadhan 2026 di Jakarta Timur, Omzet Tembus Rp42 Juta!

Menurut Khoirudin, penyelesaian krisis lingkungan ini tidak akan pernah berhasil jika hanya dibebankan sepenuhnya kepada pemerintah daerah.

Dibutuhkan sinergi kuat dan keterlibatan langsung dari masyarakat untuk memotong masalah dari sumber utamanya, yaitu rumah tangga.

Khoirudin secara blak-blakan menyoroti tingginya volume sampah di Jakarta yang kini menyentuh angka fantastis sekitar 8.700 ton setiap harinya.

Jika kamu menumpuknya, jumlah tersebut sangatlah masif. Terlebih lagi, dengan sistem pembuangan akhir yang masih mengandalkan metode penumpukan terbuka atau open dumping di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, kondisi tersebut berpotensi besar menjadi "bom waktu" yang dapat memicu bencana ekologis mengerikan bagi penduduk di sekitarnya.

Kekhawatiran Ketua DPRD DKI Jakarta ini tentu saja memiliki dasar yang sangat kuat. Beliau memaparkan bahwa dengan sistem open dumping di Bantargebang, risiko insiden fatal sangat tinggi.

"Produksi sampah Jakarta sangat besar. Dengan sistem open dumping seperti di Bantargebang, itu bisa menjadi bom waktu. Kita sudah melihat tiga kali longsor terjadi," ungkap Khoirudin memberikan penekanan kuat pada urgensi krisis ini.

Selain ancaman bahaya fisik berupa longsoran, beban finansial Pemprov DKI Jakarta juga sangat mencengangkan.

Tahukah kamu bahwa pemerintah provinsi harus merogoh kocek lebih dari Rp1 miliar setiap harinya hanya untuk biaya pembuangan ke Bantargebang?