Polemik Lahan Fasum, Pemkot Jakbar Resmi Hentikan Proyek Krematorium di Area Kalideres

Wali Kota Jakarta Barat, Iin Mutmainnah (barat.jakarta.go.id)

JAKARTA - Pernahkah kamu membayangkan jika ruang terbuka atau fasilitas umum di lingkungan tempat tinggalmu yang seharusnya menjadi sarana interaksi sosial warga, tiba-tiba dialihfungsikan menjadi area pembangunan rumah duka dan krematorium?

Tentu saja hal tersebut akan memicu tanda tanya besar sekaligus keresahan di tengah masyarakat.

Inilah realita pelik yang sedang dihadapi oleh warga di kawasan Pegadungan dan Kalideres, Jakarta Barat. 

Menanggapi protes keras warga yang merasa hak atas ruang publiknya disalahgunakan, Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Barat bersama jajaran legislatif DPRD DKI Jakarta akhirnya turun tangan langsung.

Kabar baiknya, sebagai wujud respons cepat pemerintah, proyek pembangunan yang menjadi akar polemik tersebut kini telah resmi dihentikan sementara guna memastikan seluruh tahapan mematuhi Peraturan Daerah (Perda) yang berlaku.

Baca juga: Gubernur Pramono Anung Resmi Buka Festival Tabuh Bedug 2026 di TIM, Rawat Tradisi Asli Jakarta!

Keresahan warga yang kian memuncak akhirnya berujung pada sebuah pertemuan strategis yang digelar pada hari Sabtu (7/6/2026). 

Pertemuan ini berlangsung di Posko Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta, Inggard Joshua, yang berlokasi di Kelurahan Kelapa Dua, Kebon Jeruk.

Agenda utamanya adalah menjalankan fungsi pengawasan DPRD DKI Jakarta terhadap implementasi Perda tahun anggaran 2026, khususnya menyoroti polemik rencana pembangunan rumah duka dan krematorium yang menuai penolakan warga.

Kegiatan krusial ini tidak hanya dihadiri oleh Inggard Joshua selaku tuan rumah, tetapi juga didampingi oleh anggota Komisi A DPRD DKI lainnya, yakni Lauw Siegvrieda dan William Aditya Sarana.

Dari pihak eksekutif, Wali Kota Jakarta Barat, Iin Mutmainnah, hadir langsung memimpin jajarannya.

Tidak ketinggalan, para pengurus Rukun Warga (RW) se-Kelurahan Pegadungan dan Kalideres turut hadir sebagai representasi suara masyarakat yang terdampak langsung oleh proyek kontroversial tersebut.

Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta, Inggard Joshua, secara gamblang memaparkan duduk perkara yang memicu mediasi ini.

Ia mengungkapkan bahwa pihaknya telah menerima laporan resmi dan berulang dari warga Pegadungan dan Kalideres.