Atasi Banjir dan Urai Kemacetan, Pemkot Jaksel Prioritaskan 73 Usulan di Musrenbang 2026 Kecamatan Pesanggrahan

Musrenbang 2026 di Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan (Tiyo Surya Sakti/Berita Jakarta)

JAKARTA - Pembangunan infrastruktur di Jakarta Selatan terus dikebut demi kenyamanan warganya.

Apakah kamu termasuk warga yang sering merasa cemas akan potensi banjir saat hujan deras atau terjebak macet parah di area Pesanggrahan?

Jika iya, ada kabar segar yang membawa angin optimisme. Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan baru saja mematangkan rencana pembangunan wilayah tahun ini, di mana puluhan usulan prioritas siap dieksekusi untuk menjawab keluhan masyarakat.

Wali Kota Jakarta Selatan, Muhammad Anwar, hadir langsung memimpin jalannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kecamatan Pesanggrahan pada Rabu (11/2/2026).

Dalam forum strategis ini, Anwar menegaskan komitmen pemerintah kota untuk tidak sekadar menampung aspirasi, melainkan merealisasikannya dalam bentuk pembangunan fisik yang nyata.

Baca juga: Atasi Banjir Langganan, Pengerukan Kali Mati Jadi Prioritas Utama Musrenbang 2026 Kecamatan Tebet

Dalam arahannya, Muhammad Anwar memaparkan data konkret terkait nasib usulan warga.

Dari total 154 usulan yang masuk dalam pembahasan Musrenbang Kecamatan Pesanggrahan, sebanyak 73 usulan dipastikan akan direalisasikan pada tahun anggaran berjalan ini.

"Saya sampaikan bahwa seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang sudah berkomitmen untuk melaksanakan pembangunan tahun ini jangan sampai ada yang ditinggalkan," tegas Anwar di hadapan para peserta Musrenbang.

Pernyataan ini menjadi sinyal kuat bagi jajarannya agar bekerja cepat dan tepat sasaran.

Anwar tidak ingin ada janji pembangunan yang mangkrak atau tertunda tanpa alasan yang jelas, mengingat kebutuhan infrastruktur di Pesanggrahan sudah sangat mendesak.

Lantas, bagaimana dengan sisa usulan lainnya? Anwar menjelaskan bahwa terdapat 81 usulan yang akan dilanjutkan atau diteruskan untuk tahun 2027.

Namun, penundaan ini bukan tanpa alasan. Ia meminta jajarannya untuk melakukan pemantauan ketat, terutama terkait status kepemilikan aset.

Isu aset sering kali menjadi ganjalan dalam pembangunan fasilitas publik. Anwar menekankan pentingnya verifikasi apakah lahan yang diusulkan merupakan aset milik pemerintah daerah atau bukan.