Menuju Jakarta Kota Global, Gubernur Pramono Anung Tegaskan Pentingnya Budaya K3 dan Audit Gedung Tinggi

Gubernur Pramono Anung dalam Apel Memperingati Bulan K3 DKI Jakarta 2026 (Reza Pratama Putra/Berita Jakarta)

JAKARTA - Pernahkah kamu membayangkan bagaimana sebuah kota metropolitan bisa bertransformasi menjadi kota global tanpa jaminan keselamatan bagi jutaan pekerjanya?

Jawabannya tentu mustahil. Produktivitas ekonomi yang tinggi selalu berbanding lurus dengan perlindungan tenaga kerja yang mumpuni.

Kesadaran inilah yang menjadi sorotan utama Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, saat memimpin Apel Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Nasional Provinsi DKI Jakarta Tahun 2026.

Bertempat di Pusat Pelatihan Kerja Daerah (PPKD) Jakarta Timur, Senin (9/2/2026), acara ini menjadi momentum krusial bagi wajah ketenagakerjaan Jakarta di masa depan.

Dalam apel yang berlangsung khidmat tersebut, Pramono tidak hanya sekadar memimpin upacara, tetapi juga meninjau langsung pemeriksaan kesehatan tenaga kerja.

Baca juga: Demi Jakarta Bebas Banjir, Gubernur Pramono Anung Pimpin Gerakan "Jaga Jakarta Bersih" Bersama 171 Ribu Personel

Langkah ini menegaskan bahwa kesehatan pekerja bukan sekadar angka statistik, melainkan aset vital bagi pembangunan daerah.

Jakarta sedang bergerak cepat menuju usia emasnya. Pada tahun 2027 mendatang, kota ini akan genap berusia 500 tahun.

Menyongsong tonggak sejarah tersebut, Pramono Anung menekankan bahwa budaya keselamatan kerja tidak bisa lagi ditawar.

Ia memberikan instruksi tegas kepada jajaran Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) DKI Jakarta untuk menjaga momentum perbaikan sistem keselamatan kerja ini secara konsisten.

"Saya mengharapkan dan juga meminta kepada jajaran Dinas Ketenagakerjaan untuk betul-betul menjaga momentum ini. Karena Jakarta sebagai kota global dan juga pekerjanya cukup banyak, budaya keselamatan kerja menjadi hal yang utama di DKI Jakarta," ujar Pramono di hadapan para peserta apel.

Pernyataan ini menjadi sinyal bahwa status Jakarta sebagai kota global harus dibarengi dengan standar keselamatan kerja kelas dunia.

Tidak boleh ada lagi pengabaian terhadap prosedur keselamatan yang dapat merugikan pekerja maupun menghambat investasi.

Komitmen Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Pramono Anung tidak berhenti pada tataran seremonial.