Pemprov DKI Susun Pergub untuk Perkuat Ekosistem Mangrove Jakarta

Pemprov DKI Perkuat Benteng Ekologis Pesisir Jakarta (aldi geri lumban tobing)

JAKARTA- Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta tengah menyusun Rancangan Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Pemanfaatan dan Pengendalian Kerusakan Ekosistem Mangrove sebagai langkah strategis memperkuat perlindungan pesisir ibu kota. Regulasi ini diharapkan menjadi payung kebijakan untuk menjaga keberlanjutan ekosistem mangrove yang berperan penting menghadapi abrasi, rob, dan dampak perubahan iklim. Kepala DLH DKI Jakarta, Asep Kuswanto, mengungkapkan bahwa kondisi mangrove di Jakarta membutuhkan penanganan serius. Pada 2024, dari 608,22 hektare kawasan mangrove, sekitar 36,54 hektare berada dalam kondisi jarang. Selain itu, pemantauan di 25 titik menunjukkan hampir 10 persen tegakan mangrove mengalami kerusakan akibat sampah laut, limbah domestik, dan gangguan fisik seperti patahan dahan dan terjangan rob.

Asep menjelaskan bahwa Pergub tersebut akan mengatur pemanfaatan mangrove di dalam maupun luar kawasan hutan, termasuk mekanisme pengendalian kerusakan melalui penanggulangan, rehabilitasi, restorasi, serta pemberdayaan masyarakat pesisir dengan tetap memperhatikan kearifan lokal. Sementara itu, perwakilan Kementerian LHK menegaskan bahwa dokumen strategi pengendalian kerusakan mangrove yang disusun Pemprov DKI menjadi dasar akademik penyusunan Pergub agar selaras dengan PP Nomor 27 Tahun 2025 mengenai perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove.

Dari perspektif teknis, Indonesia Mangrove Society (IMS) menekankan pentingnya sistem informasi terpadu untuk mempermudah monitoring, memperkuat perencanaan restorasi, serta memastikan keterhubungan data dengan platform nasional. Pemberdayaan masyarakat pesisir melalui pelatihan terstruktur juga dinilai penting untuk menjaga keberlanjutan ekosistem mangrove.

Baca juga: Distribusi LPG 3 Kg di Jakarta Dipastikan Lancar Saat Nataru