Ketua DPRD DKI Dorong Kemandirian Fiskal di Tengah Ketidakpastian Dana Transfer Pusat

Ketua DPRD Dorong Kemandirian Fiskal Hadapi Ketidakpastian DBH (Fakhrizal Fakhri)

JAKARTA– Ketua DPRD DKI Jakarta, Khoirudin, menyoroti pentingnya memperkuat kemandirian fiskal daerah menyusul adanya ketidakpastian terkait Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat. Dalam rapat kerja pembahasan Raperda APBD 2026 bersama komisi-komisi dan jajaran eksekutif, Khoirudin mengungkapkan kekhawatirannya atas potensi penurunan DBH yang bisa mencapai Rp15 triliun.

Jika prediksi ini benar, DBH yang diterima Jakarta hanya tersisa sekitar Rp11 triliun—jumlah yang jauh di bawah kesepakatan awal dalam dokumen KUA-PPAS.

"Kita sudah menyepakati MoU KUA-PPAS dan menyusun RKA berdasarkan itu. Tapi perubahan drastis DBH ini tentu membuat seluruh struktur anggaran berubah signifikan," jelasnya di Gedung DPRD DKI Jakarta.

Menghadapi situasi ini, ia mendorong Pemprov DKI dan DPRD untuk mulai mencari alternatif pembiayaan. Sejumlah opsi yang disebutkan antara lain adalah pemanfaatan dana abadi, penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT), memaksimalkan SILPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran), hingga kemungkinan menerbitkan obligasi daerah.

 “Dalam kondisi genting, kita harus siap menggunakan cadangan yang ada atau bahkan menerbitkan obligasi. Tapi tentu semua itu harus melalui mekanisme dan konsultasi dengan pemerintah pusat,” ujar Khoirudin. Ia menambahkan, pembahasan lanjutan di tingkat komisi untuk saat ini ditunda, mengingat perubahan besar dalam struktur anggaran membuat pembahasan menjadi tidak relevan.

DPRD dan Pemprov DKI juga berencana segera berkonsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk mendapatkan arahan mengenai tindak lanjut penyusunan APBD.

“Kita tidak bisa mengambil langkah sendiri tanpa regulasi yang jelas dari pemerintah pusat,” tegasnya. Meski tengah dihadapkan pada ketidakpastian, Khoirudin tetap mendorong DPRD untuk menyelesaikan target legislasi tahun ini. Ia menargetkan sembilan Perda bisa disahkan sebelum akhir tahun. “Kalau setiap sepuluh hari kita selesaikan satu Perda, saya yakin target itu masih bisa kita capai,” tutupnya optimis.

Baca juga: Masa Kerja Sejumlah Pansus DPRD DKI Resmi Diperpanjang