DPRD Gelar Rapat Bahas Jawaban Gubernur Soal APBD dan PAM Jaya

Rano Karno (Mochamad Tresna Suheryanto)

JAKARTA- Senin, 8 September 2025, DPRD DKI Jakarta ngadain rapat paripurna buat ngebahas jawaban Gubernur soal dua raperda penting, yaitu APBD 2026 dan perubahan status PAM Jaya jadi Perseroda.

Rapat ini dipimpin Wakil Ketua DPRD, Ima Mahdiah. Ima buka rapat dengan ucapan Bismillah, dan bilang kalau rapat ini terbuka untuk umum.

Sebelumnya, Gubernur juga udah nyampein pidato pengantar soal dua raperda tersebut. Berbagai fraksi di DPRD kasih masukan.

Fraksi PKS bilang PAM Jaya harus fokus dulu ningkatin layanan, dari kualitas air sampai kurangi kebocoran, sebelum ubah status hukum.

Fraksi Gerindra ngingetin supaya APBD Rp95,35 triliun ini dikelola dengan ketat karena pendapatan belum seimbang sama pengeluaran.

Mereka juga minta ada roadmap supaya layanan PAM Jaya bisa menjangkau semua orang pada 2030, dengan tarif yang tetap terjangkau buat masyarakat berpenghasilan rendah.

Fraksi PDIP apresiasi kenaikan APBD dan tegaskan air itu hak rakyat, jadi transformasi PAM Jaya harus utamain pelayanan, bukan cari untung.

Fraksi Nasdem minta PAM Jaya bikin rencana bisnis lebih detail dan transparan soal kepemilikan saham biar gak ada privatisasi tersembunyi.

Fraksi Golkar senang penyusunan APBD tepat waktu dan perubahan status PAM Jaya dianggap langkah strategis, asal mayoritas saham tetap di Pemprov DKI. Fraksi PKB tekankan RAPBD harus nyata hasilnya buat warga, seperti berkurangnya banjir dan polusi, serta layanan dasar yang lebih baik.

Mereka juga bilang PAM Jaya wajib punya tanggung jawab pelayanan publik yang jelas.

Fraksi PAN kasih catatan supaya target pendapatan daerah diraih dengan strategi yang jelas karena kondisi ekonomi dunia yang belum pasti.

Fraksi Demokrat-Perindo bilang APBD harus jawab masalah warga, mulai dari lapangan kerja, harga kebutuhan pokok, sampai pengentasan kemiskinan, bukan cuma angka di laporan.

Fraksi PSI minta Pemprov DKI gak naikkan pajak atau pungutan baru yang bisa nambah beban warga, dan dorong insentif keringanan PBB-P2.

Baca juga: Rano Ungkap Fokus Utama Program Global City Jakarta