Pemprov DKI Perkuat Validasi Data untuk Pastikan Bansos Tepat Sasaran

Ilustrasi penerima bantuan sosial dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. (HO-Pemprov DKI Jakarta)

JAKARTA – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus meningkatkan akurasi data penerima bantuan sosial agar program yang dijalankan benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan.

Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta, Iqbal Akbarudin, mengungkapkan bahwa validasi data dilakukan secara menyeluruh agar penyaluran bantuan lebih transparan dan tepat sasaran.

Ia juga mengajak masyarakat dan perangkat lingkungan seperti RT dan RW untuk aktif melaporkan apabila ada warga di wilayahnya yang layak menerima bantuan namun belum terdata.

Bantuan sosial yang disalurkan dalam program Pemenuhan Kebutuhan Dasar (PKD), antara lain Kartu Lansia Jakarta (KLJ), Kartu Anak Jakarta (KAJ), dan Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ), berdasarkan pada sistem data yang kini telah diperbarui.

Data sebelumnya menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), namun kini telah digantikan oleh Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Perubahan ini mengacu pada Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 3 Tahun 2025 yang menetapkan kebijakan baru terkait pembaruan data sosial dan pelaksanaan program kesejahteraan.

Jika dalam proses ditemukan data penerima yang tidak sesuai kondisi nyata—misalnya desil ekonominya keliru atau belum terdaftar—maka data tersebut akan diperbarui sembari menunggu kebijakan dari Kementerian Sosial dan Pemprov DKI.

Untuk Agustus 2025, bantuan telah disalurkan pada Senin, 25 Agustus, kepada total 165.375 penerima manfaat, dengan nilai bantuan masing-masing sebesar Rp300.000.

Rinciannya, 148.109 penerima merupakan data lama, dengan pembagian:

KLJ: 121.491 orang

KAJ: 11.605 orang

KPDJ: 15.013 orang

Sedangkan 17.226 penerima merupakan penerima baru, yang terdiri dari:

KLJ: 2.661 orang