JAKARTA - Aksi tawuran yang kembali pecah di kawasan Matraman, Jakarta Timur, menjadi perhatian serius DPRD DKI Jakarta.
Insiden tersebut memicu kekhawatiran masyarakat sekaligus mendorong pemerintah untuk memperkuat langkah pencegahan agar kejadian serupa tidak kembali terulang.
Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta, Inggard Joshua, menegaskan bahwa upaya menjaga keamanan lingkungan tidak bisa hanya mengandalkan kepolisian.
Menurutnya, dibutuhkan kerja sama yang lebih erat antara aparat, pemerintah daerah, hingga masyarakat untuk mencegah potensi konflik sejak dini.
Pernyataan itu disampaikan Inggard pada Selasa (28/7/2026) sebagai respons atas tawuran yang sempat mengganggu ketertiban dan meresahkan warga.
Baca juga: Cegah Gedung Roboh, DPRD DKI Minta Disdik Data Ulang Seluruh Sekolah Rusak di Jakarta
Inggard menilai penanganan tawuran harus dilakukan secara menyeluruh dengan melibatkan seluruh elemen di tingkat lingkungan.
Mulai dari pengurus RT dan RW, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Bhabinkamtibmas, Babinsa, lurah, hingga camat diharapkan dapat bekerja sama dalam memantau kondisi wilayah masing-masing.
Menurutnya, koordinasi yang baik akan memudahkan aparat dan masyarakat mendeteksi potensi gangguan keamanan sebelum berkembang menjadi aksi kekerasan.
"Semua elemen ini harus disinergikan. Kita tidak boleh membiarkan kejadian seperti ini terulang kembali," tegas Inggard, dikutip Berita Jakarta.
Ia berharap komunikasi antar lembaga dan warga terus diperkuat agar setiap indikasi konflik dapat ditangani lebih cepat.
Selain mendorong kolaborasi antar aparat, Inggard juga menyoroti pentingnya pengawasan terhadap pemanfaatan dana hibah yang diberikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Menurutnya, dukungan anggaran tersebut harus dibarengi dengan peningkatan fungsi pengawasan di lapangan agar upaya pencegahan gangguan keamanan bisa berjalan lebih efektif.
Ia juga meminta aparat bersama pengurus lingkungan meningkatkan pendataan terhadap warga pendatang maupun kelompok yang berpotensi memicu gesekan sosial.
Pendataan yang dilakukan secara berkala dinilai dapat membantu mengidentifikasi potensi konflik lebih awal.
Selain itu, komunikasi antara aparat dengan pengurus RT dan RW perlu terus diperkuat agar berbagai persoalan di lingkungan dapat segera ditindaklanjuti sebelum berkembang menjadi tawuran.
Inggard turut menyoroti penggunaan senjata tajam dalam tawuran di Matraman.
Ia meminta aparat penegak hukum memberikan tindakan tegas kepada siapa pun yang terbukti membawa senjata tajam, meskipun insiden tersebut tidak sampai menimbulkan korban jiwa.
Menurutnya, membawa senjata tajam ke ruang publik sudah termasuk pelanggaran hukum yang harus diproses sesuai ketentuan yang berlaku.
Baca juga: Komisi E DPRD DKI Jakarta Bahas KUA PPAS 2027, Pastikan Layanan Kesehatan Warga Tetap Maksimal
"Aparat hukum harus mengambil tindakan tegas terhadap kejadian seperti itu," ujarnya.
Ia juga berharap kepolisian terus memperkuat koordinasi dengan TNI apabila situasi di lapangan membutuhkan pengamanan tambahan.
Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan keamanan masyarakat tetap terjaga.
Inggard menegaskan bahwa menjaga keamanan lingkungan bukan hanya menjadi tanggung jawab aparat, tetapi juga seluruh warga.
Oleh karena itu, ia mengajak masyarakat untuk aktif berkoordinasi dengan pengurus lingkungan dan segera melapor apabila menemukan aktivitas yang berpotensi memicu tawuran maupun gangguan keamanan lainnya.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi
Sumber: Berita Jakarta
Author
TERPOPULER
TAG POPULER
BERITA TERBARU
