Cegah Gedung Roboh, DPRD DKI Minta Disdik Data Ulang Seluruh Sekolah Rusak di Jakarta

Ruang Rapat Komisi E DPRD DKI Jakarta (Fakhrizal Fakhri/Berita Jakarta)

JAKARTA - Keamanan gedung sekolah kini menjadi perhatian serius DPRD DKI Jakarta. Pasalnya, masih ada sejumlah sekolah yang mengalami kerusakan dengan tingkat yang berbeda-beda, mulai dari ringan hingga berat.

Kondisi tersebut dikhawatirkan dapat membahayakan siswa, guru, dan semua warga sekolah apabila tidak segera ditangani.

Oleh karena itu, Komisi E DPRD DKI Jakarta meminta Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta untuk melakukan pendataan ulang terhadap seluruh sekolah yang mengalami kerusakan.

Pendataan tersebut diharapkan menjadi dasar penyusunan program rehabilitasi sehingga insiden robohnya bangunan sekolah, seperti yang pernah terjadi di SDN Kebayoran Lama Selatan 09, tidak kembali terulang.

Permintaan tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta, M. Subki, saat memimpin rapat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2027 bersama jajaran Dinas Pendidikan pada Senin (27/7/2026).

Baca juga: Komisi E DPRD DKI Jakarta Bahas KUA PPAS 2027, Pastikan Layanan Kesehatan Warga Tetap Maksimal

Menurutnya, pendataan ulang seluruh sekolah yang mengalami kerusakan merupakan langkah penting agar pemerintah memiliki data yang akurat sebelum menyusun program perbaikan.

Dengan begitu, tidak ada sekolah yang terlewat dari rencana rehabilitasi.

"Kita minta kepada Dinas Pendidikan untuk menginventarisasi dan mendata ulang sekolah yang rusak ringan, sedang, maupun berat agar bisa direncanakan perbaikannya. Jangan sampai ada yang terlewat sehingga kejadian sekolah roboh terulang lagi," ujar Subki, dikutip Berita Jakarta.

Tak hanya itu, Komisi E juga meminta Disdik melakukan pemeriksaan terhadap kondisi struktur bangunan sekolah yang telah berusia lebih dari 10 tahun.

Hal ini penting untuk memastikan setiap gedung masih layak digunakan dan aman bagi aktivitas belajar mengajar.

Selain membahas kondisi infrastruktur sekolah, Komisi E DPRD DKI Jakarta juga menyoroti pemerataan akses pendidikan.

Salah satu usulan yang disampaikan adalah penambahan kuota sekolah swasta gratis agar lebih banyak anak dari keluarga kurang mampu dapat memperoleh pendidikan tanpa terbebani biaya.

Saat ini, program sekolah swasta gratis baru mencakup 103 sekolah. Menurut Subki, jumlah tersebut masih perlu ditingkatkan agar manfaatnya bisa dirasakan lebih luas oleh masyarakat.