Cegah Tawuran Matraman Terulang, DPRD DKI Minta Aparat dan Warga Perkuat Sinergi

Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta, Inggard Joshua (Fakhrizal Fakhri/Berita Jakarta)

JAKARTA - Aksi tawuran yang kembali pecah di kawasan Matraman, Jakarta Timur, menjadi perhatian serius DPRD DKI Jakarta.

Insiden tersebut memicu kekhawatiran masyarakat sekaligus mendorong pemerintah untuk memperkuat langkah pencegahan agar kejadian serupa tidak kembali terulang.

Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta, Inggard Joshua, menegaskan bahwa upaya menjaga keamanan lingkungan tidak bisa hanya mengandalkan kepolisian.

Menurutnya, dibutuhkan kerja sama yang lebih erat antara aparat, pemerintah daerah, hingga masyarakat untuk mencegah potensi konflik sejak dini.

Pernyataan itu disampaikan Inggard pada Selasa (28/7/2026) sebagai respons atas tawuran yang sempat mengganggu ketertiban dan meresahkan warga.

Baca juga: Cegah Gedung Roboh, DPRD DKI Minta Disdik Data Ulang Seluruh Sekolah Rusak di Jakarta

Inggard menilai penanganan tawuran harus dilakukan secara menyeluruh dengan melibatkan seluruh elemen di tingkat lingkungan.

Mulai dari pengurus RT dan RW, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Bhabinkamtibmas, Babinsa, lurah, hingga camat diharapkan dapat bekerja sama dalam memantau kondisi wilayah masing-masing.

Menurutnya, koordinasi yang baik akan memudahkan aparat dan masyarakat mendeteksi potensi gangguan keamanan sebelum berkembang menjadi aksi kekerasan.

"Semua elemen ini harus disinergikan. Kita tidak boleh membiarkan kejadian seperti ini terulang kembali," tegas Inggard, dikutip Berita Jakarta.

Ia berharap komunikasi antar lembaga dan warga terus diperkuat agar setiap indikasi konflik dapat ditangani lebih cepat.

Selain mendorong kolaborasi antar aparat, Inggard juga menyoroti pentingnya pengawasan terhadap pemanfaatan dana hibah yang diberikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Menurutnya, dukungan anggaran tersebut harus dibarengi dengan peningkatan fungsi pengawasan di lapangan agar upaya pencegahan gangguan keamanan bisa berjalan lebih efektif.

Ia juga meminta aparat bersama pengurus lingkungan meningkatkan pendataan terhadap warga pendatang maupun kelompok yang berpotensi memicu gesekan sosial.