JAKARTA - Kesehatan pastinya selalu jadi isu buat kehidupan warga ibu kota. Memasuki paruh kedua tahun ini, perbincangan soal rencana rancangan keuangan buat tahun depan udah mulai digulirkan oleh para pemangku kebijakan di pemerintahan.
Nah, buat kamu yang tinggal di wilayah Jakarta, ada kabar baik nih terkait rencana pengembangan fasilitas medis dari pemerintah daerah.
Belum lama ini, Komisi E DPRD DKI Jakarta baru aja menggelar agenda rapat kerja yang penting banget bareng perwakilan Dinas Kesehatan.
Agenda utamanya membahas secara mendalam soal Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) untuk Tahun Anggaran 2027.
Komitmen Pertahankan Kualitas Kesehatan
Dalam rapat evaluasi dan perencanaan tersebut, Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta, M. Subki, menyampaikan pandangannya soal proyeksi anggaran tahun depan.
Baca juga: Program Sekolah Swasta Gratis DKI Jakarta Resmi Disahkan, Komisi E DPRD: Lapor Jika Ada Pungli!
Ia menyebut kalau secara umum nggak ada perubahan yang terlalu drastis atau signifikan dalam draf penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2027 mendatang.
Fokus utama dari seluruh jajaran dewan saat ini adalah memastikan kualitas pelayanan kesehatan buat seluruh lapisan masyarakat tetap terjaga kelangsungannya dan bisa beroperasi secara maksimal.
Bahkan, pihak legislatif berharap standar pelayanan tersebut bisa terus ditingkatkan demi kenyamanan publik di berbagai fasilitas pengobatan milik pemerintah.
"Sepertinya tidak terlalu banyak perubahan, tapi kita ingin memastikan bahwa pelayanan kesehatan di DKI Jakarta tetap bisa dipertahankan dengan baik. Syukur kalau yang berkaitan dengan masyarakat langsung bisa mendapatkan peningkatan," ujar Subki, dikutip Berita Jakarta.
Inovasi Layanan RSUD dan Perhatian Ekstra Buat Tenaga PPPK
Proses pembahasan draf anggaran 2027 ini juga ngeluarin sejumlah catatan penting yang dievaluasi langsung oleh Komisi E.
Salah satu sorotan utamanya adalah instruksi buat ningkatin layanan operasional di berbagai Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) yang tersebar luas di seluruh penjuru Jakarta.
Subki memberikan contoh dengan menghadirkan program inovatif dari pihak rumah sakit, seperti layanan pengantaran obat secara langsung ke rumah pasien.
Terobosan seperti ini sangat ngebantu dan meringankan mobilitas warga, terutama para lansia yang sering kesulitan kalau harus ngantre terlalu lama di loket apotek.
Selain urusan fasilitas fisik, Komisi E juga minta Dinas Kesehatan memberikan perhatian ekstra dan serius terhadap kesejahteraan para tenaga kesehatan.
Terutama buat mereka yang saat ini masih berstatus sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu (PPPK).
Hak-hak para pahlawan medis non-ASN ini wajib dipenuhi dengan layak, adil, dan pastinya tepat waktu oleh pemerintah.
"Tenaga-tenaga kesehatan non-ASN harus mendapatkan perhatian segera. Jangan mereka kemudian diabaikan karena hak-hak mereka harus dipenuhi. Tanpa PPPK, repot juga rumah sakit melakukan pelayanan," tegas Subki.
Penguatan Posyandu dan Progres Proyek RS Royal Batavia
Subki juga menekankan betapa pentingnya upaya penguatan layanan kesehatan yang bersentuhan langsung dengan warga di tingkat RW.
Fasilitas kesehatan berbasis masyarakat seperti Posyandu wajib dapat porsi dukungan yang besar.
Komisi E memastikan berbagai sarana pendukung Posyandu tetap dapat alokasi dana yang memadai agar program gizi dan tumbuh kembang balita di Jakarta bisa terpantau dengan sempurna.
Pada kesempatan yang sama, Subki juga membagikan informasi terbaru soal progres proyek pembangunan infrastruktur fasilitas medis yang baru.
Proyek yang dimaksud adalah rencana pembangunan Rumah Sakit Royal Batavia yang bakal didirikan di kawasan Cakung, Jakarta Timur.
Proyek infrastruktur kesehatan berskala besar ini masih ada dalam tahap proses lelang. Tapi, pemerintah optimis kalau tahapan pembangunan fisik udah bisa direalisasikan secara penuh pada awal tahun depan.
"Rumah Sakit Batavia juga sedang dalam proses lelang. Mudah-mudahan tahun ini sudah bisa dimulai dan tahun depan sudah mulai action di lapangan," tutur Subki.
Lewat perencanaan anggaran yang sangat matang sejak dini, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bareng para wakil rakyat terus berupaya menciptakan sistem pelayanan yang baik.
Segala perbaikan mulai dari fasilitas fisik sampai kesejahteraan tenaga medis pastinya ditujukan murni buat kebaikan bersama.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi
Sumber: Berita Jakarta