JAKARTA - Pernahkah kamu menghitung berapa banyak biaya yang harus dikeluarkan setiap bulan hanya untuk transportasi?
Bagi kebanyakan warga ibu kota dan sekitarnya, transportasi umum yang terjangkau adalah urat nadi mobilitas yang sangat vital.
Namun, kabar kurang sedap baru-baru ini berembus dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang mewacanakan kenaikan tarif angkutan Transjabodetabek. Rencana penyesuaian harga ini sontak menuai reaksi beragam dari masyarakat penggunanya.
Ada yang menolak keras karena khawatir pengeluaran bulanan membengkak, tapi ada pula yang memaklumi dengan syarat tertentu.
Wacana kenaikan tarif ini langsung mendapat sorotan tajam dari para pengguna setia layanan Transjabodetabek.
Baca juga: Viral Penumpang Gratisan di Bus Non-BRT, Transjakarta Siapkan Aturan Ketat untuk Warga!
Salah satunya adalah Maria, seorang pekerja yang saat ini bermukim di Rawa Buaya, Jakarta Barat.
Bagi Maria, transportasi umum bukan sekadar alat untuk menembus kemacetan saat berangkat kerja, tetapi juga andalan utama untuk rekreasi saat akhir pekan tiba.
Ia bercerita bahwa ia kerap bepergian dari halte Blok M menuju Bogor untuk sekadar jalan-jalan santai atau mengunjungi teman kuliahnya.
Saat ditemui secara langsung di kawasan Blok M pada Minggu (14/6/2026), Maria secara terang-terangan menolak wacana Pemprov DKI Jakarta tersebut.
Ia mengaku bahwa kenaikan tarif, sekecil apa pun nominalnya, akan sangat merusak alokasi pengeluaran rutinnya.
"Kayaknya bakal pengaruh juga karena kadang kalau main bisa sampai ke Bogor. Soalnya teman aku ada yang kuliah di Bogor juga, jadi aku sering nyamperin ke kosan. Jadi kayaknya itu akan sangat pengaruh banget," ungkap Maria, dikutip detik News.
Ia menambahkan, tarif angkutan yang saat ini berlaku, yakni sebesar Rp 3.500, sudah dihitung sangat presisi dalam anggaran ketat bulanannya.
Sebagai pekerja rantau yang masih mengandalkan kamar indekos, stabilitas harga transportasi sangatlah krusial.
"Kalau bisa, kalau bisa banget, jangan sampai harganya naik. Karena Rp 3.500 itu udah aku hitung untuk sebulan aku habisnya berapa kalau pergi kerja atau weekend. Terus kalau sampai naik, itu akan sangat mengganggu cost living aku sih," keluhnya.
Menurut Maria, daya tarik utama angkutan massal seperti Transjabodetabek dan Transjakarta selama ini adalah harganya yang sangat bersahabat dengan kantong rakyat.
"Jadi kalau sampai ada kenaikan, kayaknya itu akan sangat mempengaruhi," ucapnya menyimpulkan.
Di sisi lain, tidak semua warga menolak wacana penyesuaian tarif angkutan ini.
Beberapa pengguna memandang penyesuaian ongkos adalah hal yang tak terhindarkan di tengah kondisi ekonomi riil saat ini, asalkan batasannya tidak membebani.
Baca juga: Keren Banget! Rute Transjakarta PIK 2-Blok M Tembus 1,4 Juta Penumpang Selama Setahun Terakhir
Pandangan berbeda ini disuarakan oleh Annisa, seorang warga asal Banten yang juga rutin mengandalkan layanan Transjabodetabek untuk mobilitas lintas kotanya.
Annisa mengaku cukup sepakat dan memaklumi wacana kenaikan tarif tersebut.
Menurutnya, penyesuaian harga tiket transportasi adalah imbas wajar dari efek domino kenaikan berbagai kebutuhan operasional armada transportasi.
"Kenaikan boleh aja yang penting masih terjangkau ya. Misalnya naik dari, karena sekarang BBM juga naik, otomatis semua naik," ujar Annisa.
Meski begitu, ia menitipkan pesan penting kepada para pemangku kebijakan agar tarif baru nantinya tidak dipatok terlalu drastis.
Annisa menilai batasan maksimal yang masih wajar dan bisa diterima oleh daya beli masyarakat luas berada di kisaran harga Rp 5.000.
"Ya masuk di akal juga sih kalau ada kenaikan, tapi diharapkan ibu-ibu rumah tangga itu masih terjangkau. Jadi nggak usah terlalu tinggi gitu naiknya. Bolehlah ke Rp 5.000, masih standar kayak gitu," tambahnya.
Rencana kenaikan tarif Transjabodetabek ini jelas menjadi dilema pelik bagi banyak pihak.
Di satu sisi, tingginya harga bahan bakar dan membengkaknya biaya operasional armada memang menuntut adanya subsidi lebih atau penyesuaian harga.
Namun di sisi lain, bagi kelas pekerja menengah ke bawah, setiap rupiah tambahan untuk transportasi berarti pemotongan jatah kebutuhan pokok.
Kini, keputusan akhir berada sepenuhnya di tangan Pemprov DKI Jakarta.
Kebijakan ini harus benar-benar dikalkulasi ulang agar transportasi publik tetap menjadi solusi jitu memecah kemacetan, bukan malah berubah menjadi beban baru yang dihindari warganya.
Kalau menurut kamu, apakah tarif Transjabodetabek ini memang sudah saatnya disesuaikan, atau lebih baik pemerintah tetap mempertahankannya di angka sakti Rp 3.500?
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi
Sumber: Detik News
Author
TERPOPULER
TAG POPULER
BERITA TERBARU
