Polisi Perketat Penjagaan Belakang Gedung DPR Saat Aksi Buruh

Personel gabungan TNI/Polri menjaga ketat pintu belakang Gedung DPR di Jakarta Pusat untuk mengantisipasi potensi kericuhan dalam aksi demonstrasi yang dilakukan oleh massa buruh, Kamis (28/8/2025). (Siti Nurhaliza)

JAKARTA— Penjagaan ketat dilakukan aparat gabungan TNI dan Polri di pintu belakang Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Kamis (28/8/2025), untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan dalam aksi unjuk rasa buruh yang digelar hari ini.

Berdasarkan pantauan di lapangan sejak pukul 09.00 WIB, sejumlah personel sudah bersiaga di kawasan tersebut, didukung kendaraan taktis milik Brimob yang disiagakan dekat Gerbang Pancasila.

Pengamanan ekstra ini dilakukan untuk mengantisipasi kemungkinan massa terpecah di dua titik: halaman depan DPR dan area pintu masuk motor di bagian belakang.

 "Memang fokus massa biasanya di depan gedung, tapi kami tetap bersiaga di semua titik untuk menghindari kemungkinan yang tidak diinginkan," ujar salah satu anggota polisi yang berjaga.

Kondisi lalu lintas di Jalan Gelora menuju pintu belakang DPR terlihat masih lancar. Kendaraan pribadi, sepeda motor, hingga bus TransJakarta masih dapat melintasi jalan tersebut tanpa hambatan berarti.

Sementara itu, patroli rutin dilakukan di sekitar kawasan Senayan untuk memastikan situasi tetap kondusif. Aparat yang terlibat terus berkoordinasi secara intensif dalam mengamankan jalannya aksi.

Demo yang digelar oleh Koalisi Serikat Pekerja dan Partai Buruh (KSP-PB) ini melibatkan ribuan buruh dari wilayah Jabodetabek dan juga dilakukan serentak di sejumlah daerah lain.

Aksi dipusatkan di depan gerbang utama DPR/MPR sekitar pukul 10.00 WIB, dengan membawa enam poin tuntutan. Beberapa di antaranya adalah penghapusan sistem outsourcing, penolakan terhadap upah murah, penolakan PHK sepihak, hingga desakan pembentukan Satgas PHK. Selain itu, mereka juga menuntut reformasi sistem perpajakan buruh, termasuk kenaikan batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) menjadi Rp7,5 juta per bulan, serta penghapusan pajak untuk pesangon, THR, JHT, dan pemberlakuan pajak yang adil bagi perempuan menikah.

Massa juga mendesak agar RUU Ketenagakerjaan disahkan tanpa menggunakan konsep Omnibus Law, menuntut pengesahan RUU Perampasan Aset sebagai upaya pemberantasan korupsi, serta mendesak revisi terhadap RUU Pemilu demi perbaikan sistem pemilihan umum 2029. Untuk pengamanan aksi, Polda Metro Jaya mengerahkan lebih dari 4.500 personel gabungan.

Terdiri dari 2.174 personel internal Polda Metro, 1.725 personel BKO dari TNI AD, Marinir, Brimob Mabes, dan unsur lainnya, serta 632 personel dari jajaran Polres se-Jakarta.

Baca juga: Dubes RI: Perlindungan WNI di AS Terus Ditingkatkan