JAKARTA - Keamanan gedung sekolah kini menjadi perhatian serius DPRD DKI Jakarta. Pasalnya, masih ada sejumlah sekolah yang mengalami kerusakan dengan tingkat yang berbeda-beda, mulai dari ringan hingga berat.
Kondisi tersebut dikhawatirkan dapat membahayakan siswa, guru, dan semua warga sekolah apabila tidak segera ditangani.
Oleh karena itu, Komisi E DPRD DKI Jakarta meminta Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta untuk melakukan pendataan ulang terhadap seluruh sekolah yang mengalami kerusakan.
Pendataan tersebut diharapkan menjadi dasar penyusunan program rehabilitasi sehingga insiden robohnya bangunan sekolah, seperti yang pernah terjadi di SDN Kebayoran Lama Selatan 09, tidak kembali terulang.
Permintaan tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta, M. Subki, saat memimpin rapat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2027 bersama jajaran Dinas Pendidikan pada Senin (27/7/2026).
Baca juga: Komisi E DPRD DKI Jakarta Bahas KUA PPAS 2027, Pastikan Layanan Kesehatan Warga Tetap Maksimal
Menurutnya, pendataan ulang seluruh sekolah yang mengalami kerusakan merupakan langkah penting agar pemerintah memiliki data yang akurat sebelum menyusun program perbaikan.
Dengan begitu, tidak ada sekolah yang terlewat dari rencana rehabilitasi.
"Kita minta kepada Dinas Pendidikan untuk menginventarisasi dan mendata ulang sekolah yang rusak ringan, sedang, maupun berat agar bisa direncanakan perbaikannya. Jangan sampai ada yang terlewat sehingga kejadian sekolah roboh terulang lagi," ujar Subki, dikutip Berita Jakarta.
Tak hanya itu, Komisi E juga meminta Disdik melakukan pemeriksaan terhadap kondisi struktur bangunan sekolah yang telah berusia lebih dari 10 tahun.
Hal ini penting untuk memastikan setiap gedung masih layak digunakan dan aman bagi aktivitas belajar mengajar.
Selain membahas kondisi infrastruktur sekolah, Komisi E DPRD DKI Jakarta juga menyoroti pemerataan akses pendidikan.
Salah satu usulan yang disampaikan adalah penambahan kuota sekolah swasta gratis agar lebih banyak anak dari keluarga kurang mampu dapat memperoleh pendidikan tanpa terbebani biaya.
Saat ini, program sekolah swasta gratis baru mencakup 103 sekolah. Menurut Subki, jumlah tersebut masih perlu ditingkatkan agar manfaatnya bisa dirasakan lebih luas oleh masyarakat.
Ia juga mengusulkan penambahan jumlah Sekolah Luar Biasa (SLB) di Jakarta. Langkah tersebut dinilai penting untuk memperluas layanan pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus.
Untuk mendukung jalan program ini, Subki mengusulkan agar program beasiswa LPDP DKI Jakarta tetap berjalan, tetapi dengan alokasi anggaran yang lebih efisien.
Sebagian dana yang sebelumnya dialokasikan untuk beasiswa diharapkan dapat dialihkan guna memperluas program sekolah swasta gratis sekaligus mempercepat pembangunan SLB.
"LPDP tetap dilanjutkan, tetapi porsinya bisa dikurangi. Sebagian anggarannya dialihkan untuk sekolah swasta gratis dan SLB yang kebutuhannya sangat mendesak," katanya.
Perhatian Komisi E DPRD DKI Jakarta tidak hanya tertuju pada pembangunan sekolah. Dalam rapat yang sama bersama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan DKI Jakarta, mereka juga membahas upaya meningkatkan budaya literasi masyarakat.
Baca juga: Program Sekolah Swasta Gratis DKI Jakarta Resmi Disahkan, Komisi E DPRD: Lapor Jika Ada Pungli!
Salah satu usulannya adalah memperbanyak fasilitas pojok baca di berbagai ruang publik, seperti rumah susun, tempat ibadah, hingga ruang terbuka hijau. Kehadiran fasilitas tersebut diharapkan dapat memudahkan masyarakat mengakses bahan bacaan sekaligus meningkatkan minat baca warga Jakarta.
"Supaya jadi konsentrasi pojok-pojok baca, meningkatkan minat baca dan literasi masyarakat Jakarta," tutup Subki.
Melalui pendataan ulang sekolah rusak, perluasan akses pendidikan, hingga penguatan fasilitas literasi, DPRD DKI Jakarta berharap layanan pendidikan di ibu kota dapat menjadi lebih aman, merata, dan inklusif bagi seluruh masyarakat.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi
Sumber: Berita Jakarta
Author
TERPOPULER
TAG POPULER
BERITA TERBARU
