Dishub DKI Jakarta Raih Predikat Menuju Informatif KIP 2025, Ini Catatan Penting Komisi Informasi
JAKARTA - Pernahkah kamu merasa kebingungan saat mencari informasi resmi mengenai rekayasa lalu lintas darurat, rute integrasi transportasi, atau kebijakan ganjil genap terbaru di ibu kota?
Sebagai warga Jakarta yang setiap hari bergelut dengan mobilitas tinggi, akses terhadap informasi publik yang cepat dan transparan dari dinas terkait adalah sebuah kebutuhan mutlak, bukan lagi sekadar pelengkap.
Kabar baiknya, iklim keterbukaan informasi di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus menunjukkan tren positif.
Hal ini dibuktikan dengan langkah konkret Komisi Informasi (KI) DKI Jakarta yang pada Selasa (3/3/2026) menyerahkan rekomendasi hasil Elektronik Monitoring dan Evaluasi (E-Monev) Keterbukaan Informasi Publik (KIP) tahun 2025 langsung kepada Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta.
Bagaimana rapor kinerja Dishub tahun ini dan apa saja tantangan yang masih harus dibenahi? Mari kita bedah lebih dalam.
Penyerahan rekomendasi yang dilakukan melalui mekanisme visitasi langsung ke kantor Dishub DKI Jakarta ini bukan tanpa alasan.
Ada sebuah pencapaian signifikan yang patut mendapatkan sorotan dari publik.
Ketua KI DKI Jakarta, Harry Ara Hutabarat, mengungkapkan apresiasi tingginya terhadap Dishub DKI Jakarta yang telah proaktif mengikuti serangkaian tahapan E-Monev KIP 2025.
Hasilnya tidak mengecewakan. Dishub DKI Jakarta berhasil mencatatkan lompatan prestasi dengan meraih predikat "Menuju Informatif".
Prestasi ini menjadi sangat istimewa karena pada periode penilaian sebelumnya, badan publik yang mengurus urusan vital mobilitas warga ini masih terjerembap di kategori "Tidak Informatif".
"Capaian ini menunjukkan adanya komitmen dan perbaikan nyata dalam pengelolaan keterbukaan informasi publik," ungkap Harry dengan penuh apresiasi.
Kenaikan dua level sekaligus ini membuktikan bahwa kritik masyarakat dan evaluasi lembaga pengawas benar-benar didengar dan dieksekusi menjadi sebuah kebijakan manajerial yang lebih transparan di internal Dishub.
Tentu kamu bertanya-tanya, mengapa Komisi Informasi harus turun langsung melakukan visitasi?
Harry menjelaskan bahwa visitasi ini merupakan bagian krusial dari upaya pembinaan dan pendampingan berkelanjutan.
Komisi Informasi tidak ingin sekadar memberikan nilai lalu pergi, melainkan ingin memastikan bahwa setiap badan publik terus meningkatkan kualitas pelayanan mereka.
"Visitasi ini bertujuan memberikan motivasi dan memastikan rekomendasi hasil E-Monev dapat ditindaklanjuti secara baik, sehingga pelayanan informasi publik kepada masyarakat semakin optimal di Dinas Perhubungan DKI," jelas Harry.
Dengan peran Dishub yang sangat sentral, mulai dari mengatur operasional TransJakarta, integrasi MRT dan LRT, hingga manajemen rekayasa lalu lintas harian, kualitas informasi yang mereka keluarkan berdampak langsung pada kelancaran aktivitas jutaan warga Jakarta setiap harinya.
Meski berhasil naik kelas, predikat "Menuju Informatif" berarti masih ada ruang untuk perbaikan menuju level tertinggi, yaitu "Informatif".
Pihak KI DKI Jakarta telah menitipkan sejumlah catatan pekerjaan rumah yang harus segera ditindaklanjuti oleh jajaran Dishub.
Beberapa poin krusial yang menjadi sorotan meliputi kelengkapan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).
Sebagai institusi pelayanan publik, kepatuhan pelaporan LHKPN adalah fondasi integritas dan pencegahan korupsi yang selalu diawasi ketat.
Selain itu, KI juga menyoroti pentingnya laporan layanan informasi yang lebih tertib kepada KI DKI Jakarta, serta penyusunan dan pengunggahan Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait pendokumentasian informasi publik sebagai data dukung E-Monev yang valid.
"Selain itu, maklumat pelayanan informasi, pengawasan dan pembinaan perangkat PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi), serta penyediaan anggaran pendukung pelayanan keterbukaan informasi publik juga menjadi perhatian," papar Harry.
Tanpa dukungan anggaran yang memadai, kerja PPID di lapangan tentu akan tersendat dan tidak bisa melayani permintaan data publik secara maksimal.
Dalam era di mana warga Jakarta menghabiskan sebagian besar waktunya menatap layar ponsel, digitalisasi layanan informasi menjadi syarat mutlak yang tidak bisa ditawar.
Menghadapi tantangan ini, Harry mendorong agar penguatan kapasitas PPID di lingkungan Dishub lebih dioptimalkan, khususnya dalam hal publikasi dokumen-dokumen penting seperti Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) atau Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).
"Digitalisasi menjadi salah satu poin besar dalam penilaian E-Monev, terutama melalui penyajian informasi yang mudah diakses masyarakat, termasuk pemanfaatan media sosial badan publik," tegasnya.
Sebagai contoh, jika terjadi penutupan jalan akibat proyek infrastruktur atau banjir, informasi tersebut harus bisa diakses publik secara real-time melalui platform digital resmi Dishub, baik itu lewat Instagram, X (Twitter), maupun situs web resmi yang responsif.
Semakin mudah informasi dikunyah oleh masyarakat, semakin tinggi pula tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Menanggapi rekomendasi dan pembinaan dari Komisi Informasi tersebut, Sekretaris Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Renny Dwi Lestarie, menyadari betul posisi instansinya.
Ia menekankan bahwa Dinas Perhubungan adalah badan publik dengan tingkat dinamika operasional yang luar biasa tinggi di ibu kota.
Program-program yang dijalankan, mulai dari penertiban parkir liar hingga manajemen angkutan umum, bersentuhan langsung dengan denyut nadi masyarakat setiap detik.
"Pelayanan di sektor perhubungan sangat dinamis dan menuntut pendekatan yang humanis. Oleh karena itu, pengelolaan informasi publik menjadi bagian penting yang terus diperbaiki,” tandas Renny.
Pernyataan ini memberikan secercah harapan bahwa Dishub berkomitmen untuk tidak hanya menjadi institusi yang mengatur lalu lintas dengan kaku, tetapi juga hadir sebagai pelayan masyarakat yang informatif, terbuka, dan mampu berdialog melalui data publik yang transparan.
Pada akhirnya, lompatan prestasi yang diraih oleh Dishub DKI Jakarta ini harus kita kawal bersama.
Keterbukaan informasi bukanlah garis finis, melainkan maraton panjang untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan melayani.
Apakah kamu sudah merasakan kemudahan dalam mengakses informasi seputar lalu lintas dan transportasi di Jakarta akhir-akhir ini?
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi
Sumber: Berita Jakarta
Author
TERPOPULER
TAG POPULER
BERITA TERBARU
