Bukan Cuma Naik Gaji, Buruh DKI Bakal Dimanjakan Insentif Transportasi hingga BPJS di 2026

Ilustrasi karyawan yang senang mendapat kenaikan gaji. (AI Generated)

INDOZONE.ID - Kabar baik untuk para buruh dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dimana pada 2026 nanti akan memberikan insentif transportasi dan subsidi air bersih PAM Jaya hingga BPJS kesehatan.

“Pemerintah DKI Jakarta akan memberikan insentif. Yang pertama adalah insentif untuk transportasi," kata Gubernur DKI Jakarta Pramono kepada wartawan di Balai Kota, Senin (22/12/2025)

Dikatakan Pramono, jika para buruh  menggunakan transportasi yang dikelola oleh Pemerintah DKI Jakarta, maka akan digratiskan.

Selain itu, lanjut dia, Pemprov DKI Jakarta juga akan menanggung biaya BPJS Kesehatan para buruh yang tidak mendapatkan fasilitas tersebut di tempat mereka bekerja.

Baca juga: Pemprov DKI Dukung Ekonomi Digital dan Kreativitas Anak Muda Jakarta

Yang ketiga, Pramono mengatakan Pemerintah Jakarta juga akan memberikan subsidi air bersih PAM Jaya kepada para buruh.

“Saya sudah meminta kepada PAM Jaya, kalau buruh atau para pekerja ingin mendapatkan subsidi air bersih dari PAM Jaya, maka kami akan memberikan untuk itu,” ungkap Pramono.

Ia menegaskan, insentif tersebut diberikan karena hal tersebut tidak diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51.

“Karena kami tahu bahwa sekarang ini, dalam kondisi ekonomi dunia yang seperti ini, hal-hal yang seperti itulah yang akan membuat buruh atau para pekerja mempunyai energi lebih untuk bekerja lebih baik," katanya.

Baca juga: Pemprov DKI dan BMKG Koordinasikan Mitigasi Bencana Jakarta

Pramono menargetkan pembahasan terkait Upah Minimum Provinsi (UMP) bisa rampung hari ini sehingga dapat segera resmi diumumkan kepada masyarakat.

Pramono mengatakan, hari ini pembahasan yang terakhir akan dilakukan Pemprov DKI Jakarta sebagai penengah antara para pengusaha dan buruh.

Pramono menjelaskan pembahasan itu juga akan mengacu sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2025 sebagai acuan pedoman di dalam pembahasan untuk penentuan UMP.

“Di dalam UMP yang telah diterapkan sesuai dengan PP tersebut, besarannya adalah 0,5 sampai dengan 0,9. Tarik-menarik pasti terjadi,” ungkap Pramono.

Kendati demikian, Pramono mengatakan Pemerintah Jakarta akan bersikap adil terhadap pengusaha maupun buruh.