DPRD Dukung Pemprov Kendalikan Populasi Ikan Sapu-Sapu Demi Jaga Ekosistem Perairan Jakarta

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, M Taufik Zoelkifli (MTZ) (Berita Jakarta)

JAKARTA - Pernahkah kamu menyadari bahwa belakangan ini sungai-sungai di Jakarta lebih banyak didominasi oleh satu jenis ikan yang seolah tak kenal mati?

Ya, ikan sapu-sapu. Sekilas, kehadirannya mungkin terlihat biasa saja, namun tahukah kamu bahwa populasi ikan ini sudah mencapai tahap yang sangat mengkhawatirkan?

Dominasi spesies invasif ini bukan sekadar masalah estetika sungai, melainkan alarm bahaya bagi ekosistem perairan ibu kota.

Menanggapi kondisi kritis ini, Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, M Taufik Zoelkifli (MTZ), secara tegas mengapresiasi langkah Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, dalam mengendalikan populasi ikan sapu-sapu.

Kebijakan strategis ini dinilai sebagai langkah nyata Pemprov DKI dalam menjaga kelestarian lingkungan Jakarta yang disampaikan pada Sabtu (18/4/2026).

Ikan Sapu-Sapu Jadi Penyebab Terganggunya Keseimbangan Ekosistem

Bagi sebagian orang, keberadaan ikan sapu-sapu di bantaran sungai Jakarta dianggap sebagai hal lumrah. Namun, bagi para ahli lingkungan dan pembuat kebijakan, fenomena ini adalah tanda bahaya alam.

Taufik menyoroti bahwa dominasi masif ikan ini merupakan simbol paling nyata dari "terganggunya keseimbangan ekosistem" di perairan ibu kota.

“Ikan sapu-sapu ini bukan sekadar persoalan jenis ikan, tetapi simbol terganggunya keseimbangan ekosistem. Ketika spesies invasif mendominasi hingga lebih dari 60 persen, itu menandakan kondisi alam yang tidak sehat,” ujar Taufik.

Angka 60 persen tersebut menjadi bukti valid bahwa sungai Jakarta membutuhkan intervensi segera agar keanekaragaman hayati lokal tidak punah ditelan spesies pendatang.

Baca juga: Serius Perangi Ikan Sapu-sapu, Pemprov DKI Perluas Area Operasi

Butuh Langkah Terukur, Bukan Sekadar Simbolik

Meskipun mendukung penuh inisiatif Gubernur Pramono Anung, Taufik memberikan catatan penting.

Ia mengingatkan agar pengendalian ikan sapu-sapu ini tidak berakhir sebagai program musiman yang bersifat sesaat atau sekadar simbolik demi citra birokrasi.

Langkah ini harus bertransformasi menjadi kebijakan ekologis yang berkelanjutan dan terukur.

Pemprov dituntut untuk menetapkan target spesifik berbasis data ilmiah.