Dishub DKI Jakarta Raih Predikat Menuju Informatif KIP 2025, Ini Catatan Penting Komisi Informasi

Monitoring dan Evaluasi Komisi Informasi DKI Jakarta (Folmer/Berita Jakarta)

JAKARTA - Pernahkah kamu merasa kebingungan saat mencari informasi resmi mengenai rekayasa lalu lintas darurat, rute integrasi transportasi, atau kebijakan ganjil genap terbaru di ibu kota?

Sebagai warga Jakarta yang setiap hari bergelut dengan mobilitas tinggi, akses terhadap informasi publik yang cepat dan transparan dari dinas terkait adalah sebuah kebutuhan mutlak, bukan lagi sekadar pelengkap.

Kabar baiknya, iklim keterbukaan informasi di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus menunjukkan tren positif.

Hal ini dibuktikan dengan langkah konkret Komisi Informasi (KI) DKI Jakarta yang pada Selasa (3/3/2026) menyerahkan rekomendasi hasil Elektronik Monitoring dan Evaluasi (E-Monev) Keterbukaan Informasi Publik (KIP) tahun 2025 langsung kepada Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta.

Bagaimana rapor kinerja Dishub tahun ini dan apa saja tantangan yang masih harus dibenahi? Mari kita bedah lebih dalam.

Baca juga: Jakarta Garap Perda Sistem Pangan Pertama di Indonesia: Fokus Kelautan Kepulauan Seribu Jadi Kunci Ketahanan Pangan Masa Depan

Penyerahan rekomendasi yang dilakukan melalui mekanisme visitasi langsung ke kantor Dishub DKI Jakarta ini bukan tanpa alasan.

Ada sebuah pencapaian signifikan yang patut mendapatkan sorotan dari publik.

Ketua KI DKI Jakarta, Harry Ara Hutabarat, mengungkapkan apresiasi tingginya terhadap Dishub DKI Jakarta yang telah proaktif mengikuti serangkaian tahapan E-Monev KIP 2025.

Hasilnya tidak mengecewakan. Dishub DKI Jakarta berhasil mencatatkan lompatan prestasi dengan meraih predikat "Menuju Informatif".

Prestasi ini menjadi sangat istimewa karena pada periode penilaian sebelumnya, badan publik yang mengurus urusan vital mobilitas warga ini masih terjerembap di kategori "Tidak Informatif".

"Capaian ini menunjukkan adanya komitmen dan perbaikan nyata dalam pengelolaan keterbukaan informasi publik," ungkap Harry dengan penuh apresiasi.

Kenaikan dua level sekaligus ini membuktikan bahwa kritik masyarakat dan evaluasi lembaga pengawas benar-benar didengar dan dieksekusi menjadi sebuah kebijakan manajerial yang lebih transparan di internal Dishub.

Tentu kamu bertanya-tanya, mengapa Komisi Informasi harus turun langsung melakukan visitasi?