Cegah Korupsi Anggaran, Pemkot Jakarta Selatan Terapkan 4 Prinsip Tegas Ini Bareng BPKP DKI

Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Selatan Bersama BPKP DKI Jakarta (Tiyo Surya Sakti/Berita Jakarta)

JAKARTA - Pernah nggak sih kamu kepikiran gimana caranya pemerintah mengelola dana publik biar nggak bocor ke pihak yang nggak bertanggung jawab?

Apalagi, buat kamu yang udah sadar pentingnya pajak, isu soal oknum aparatur yang terjerat kasus penyimpangan dana sering banget seliweran di timeline media sosial dan bikin kita gampang kena trust issue.

Nah, buat mencegah hal ini terjadi, Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Selatan baru aja mengambil langkah strategis dan proaktif.

Pada Kamis (9/7/2026), Pemkot Jaksel menggelar sosialisasi hasil pengawasan sekaligus pengarahan langsung dari Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi DKI Jakarta.

Bertempat di Ruang Antasari, Kantor Wali Kota Jakarta Selatan, acara ini jadi bukti nyata kalau integritas birokrasi bukan sekadar omong kosong belaka!

Baca juga: Ketua TP PKK Jakarta Selatan Minta RPTRA Terus Inovatif: Bukan Cuma Tempat Main, Tapi Jadi Tempat Grow Up Warga

Mencegah Penyimpangan Lewat Pengawasan Ekstra

Wali Kota Jakarta Selatan, Syafrin Liputo, menegaskan bahwa tata kelola pemerintahan yang baik itu hukumnya wajib buat menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas.

Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

"Setiap program dan kegiatan pemerintah harus direncanakan dengan baik, didukung anggaran yang memadai, serta dibarengi sistem pengawasan dan pengendalian agar penyelenggaraan pemerintahan tetap berada pada koridor yang benar," ungkap Syafrin, dikutip Berita Jakarta. 

Intinya, kerja pemerintah harus terpantau ketat dari hulu ke hilir biar hasilnya benar-benar bisa dirasakan oleh warga.

Sayangnya, Syafrin secara terbuka mengakui kalau di lapangan masih ada aparatur pemerintah yang akhirnya harus berhadapan dengan proses hukum di Kepolisian, Kejaksaan, atau bahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menariknya, kondisi memprihatinkan ini umumnya bukan disebabkan oleh minimnya kemampuan aparatur tersebut.

Akar masalahnya justru ada pada lemahnya pengendalian internal, pengawasan berjenjang yang masih kendur, manajemen risiko yang kurang cermat, serta belum maksimalnya tindak lanjut atas temuan hasil pengawasan.

Pentingnya Peran Pimpinan Sebagai Role Model

Di sinilah pentingnya peran seorang pimpinan atau bos di sebuah instansi. Syafrin menyebutkan bahwa pemimpin adalah penentu arah organisasi, teladan, sekaligus motor penggerak budaya kerja yang sehat.

"Komitmen pimpinan yang kuat akan membentuk lingkungan kerja yang berintegritas, akuntabel, patuh terhadap ketentuan, serta berorientasi pada pelayanan masyarakat," terangnya. 

Ekosistem kerja yang antikorupsi memang harus dibangun dari atas ke bawah.

Biar sistemnya makin solid, Syafrin mewajibkan seluruh jajarannya buat menerapkan empat prinsip utama dalam pengelolaan anggaran.

1. On Regulation: Seluruh pelaksanaan kegiatan harus mematuhi regulasi, baik dari segi administrasi, keuangan, maupun teknis;
2. On Budget: Memastikan ketersediaan anggaran dan kesesuaiannya dengan hasil perhitungan;
3. On Schedule: Seluruh tahapan kegiatan harus berjalan on time alias sesuai target waktu;
4. On Quality: Syafrin secara khusus menekankan poin ini, "Kita juga harus memperhatikan aspek on quality agar setiap kegiatan yang dieksekusi memberikan hasil terbaik bagi masyarakat."

Ubah Mindset Jika Audit Bukanlah Ancaman

Inspektur Pembantu Kota Administrasi Jakarta Selatan, Nirwan Nawawi, yang turut hadir melaporkan bahwa kegiatan bertema "Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Menuju Jakarta Kota Global dan Berbudaya" ini diikuti antusias oleh 135 peserta.

Materi yang dikupas tuntas mencakup penguatan aspek perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, sampai urusan pelayanan publik yang semuanya harus berlandaskan transparansi dan bebas penyimpangan.

Terakhir, Syafrin dan Nirwan sepakat mengajak seluruh perangkat daerah buat menjadikan proses audit dari Inspektorat, BPKP, maupun BPK sebagai momentum perbaikan, bukan ancaman.

Baca juga: Imbas Insiden di Jalan Widya Chandra Jakarta Selatan, Pramono Anung Mulai Rapikan Kabel Semrawut Lewat Perda SJUT

"Kami berharap seluruh peserta mengikuti kegiatan ini dengan baik karena materi yang disampaikan berkaitan langsung dengan tugas masing-masing. Ini merupakan bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik secara menyeluruh," pungkas Nirwan, dikutip Berita Jakarta.

Langkah ini menjadi sinyal positif yang menunjukkan bahwa Pemkot Jaksel serius membenahi diri.

Yuk, kita jadikan momentum ini untuk bareng-bareng mengawal kinerja pemerintah agar pelayanan di ibu kota makin responsif, bersih, dan bebas dari korupsi!