JAKARTA - Pernah kepikiran nggak, ke mana sebenarnya larinya dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan-perusahaan milik daerah di Jakarta?
Logikanya, dana miliaran rupiah tersebut harusnya kembali lagi untuk menunjang kesejahteraan warga lokal. Sayangnya, realita di lapangan justru berkata lain.
Baru-baru ini, Panitia Khusus (Pansus) CSR DPRD DKI Jakarta menemukan fakta mengejutkan bahwa sebagian program CSR dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) malah disalurkan ke luar wilayah ibu kota.
Padahal, warga Jakarta sendiri masih dihantui berbagai isu krusial setiap harinya, mulai dari tumpukan sampah yang belum terkelola maksimal hingga masalah sanitasi dasar.
Lewat rapat evaluasi terbaru, jajaran dewan kini menuntut agar prioritas pendanaan tersebut ditarik kembali untuk menuntaskan problem nyata yang ada di depan mata kita.
Baca juga: DPRD DKI Jakarta Desak Dinas Lingkungan Hidup Segera Susun Roadmap Penanganan Sampah Ibu Kota
Ketua Pansus CSR DPRD DKI Jakarta, Ghozi Zulazmi, angkat bicara dengan sangat tegas mengenai temuan ini.
Menurutnya, distribusi dana CSR selama ini belum sepenuhnya berfokus pada kepentingan dan kesejahteraan warga Jakarta.
Temuan timnya di lapangan membuktikan secara nyata bahwa ada anggaran BUMD yang justru mengalir jauh untuk mendanai program-program di luar ibu kota.
Tentu saja hal ini memicu tanda tanya besar. Ghozi mengingatkan kembali muruah dari perusahaan daerah itu sendiri, di mana BUMD adalah entitas bisnis yang modal utamanya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta.
Artinya, uang tersebut pada hakikatnya adalah uang rakyat Jakarta. Oleh karena itu, sudah sepatutnya penggunaan dana CSR diprioritaskan sebagai solusi atas berbagai permasalahan yang selama ini meresahkan warga kota.
"Masih banyak kebutuhan publik lain yang sangat memerlukan dukungan pendanaan CSR, mulai dari sektor pendidikan hingga sosial," ungkap Ghozi.
Ia menekankan bahwa dana ini bisa menjadi penyokong penting bagi kemajuan kota jika memang disalurkan dengan target yang tepat sasaran.
Agar insiden salah sasaran ini tidak terulang, pengawasan dari dewan tentu harus diperketat.
Pansus CSR secara resmi meminta agar laporan penyaluran dana antar BUMD ke depannya dibuat jauh lebih rinci dan transparan.
Langkah ini sangat krusial untuk memudahkan fungsi pengawasan. Ghozi menegaskan, laporan tersebut harus secara gamblang memuat informasi detail terkait letak lokasi penyaluran, siapa saja pihak penerima manfaatnya, hingga besaran nominal pasti yang didistribusikan.
Sejalan dengan hal tersebut, Wakil Ketua Pansus CSR, August Hamonangan, turut menyoroti efektivitas program yang selama ini dijalankan.
Ia meminta dengan tegas agar jajaran direksi BUMD mulai menghentikan program-program CSR yang hanya bersifat seremonial belaka.
Momen potong pita atau acara perayaan sesaat tidak akan membawa dampak perbaikan jangka panjang bagi publik.
Baca juga: Program Sekolah Swasta Gratis DKI Jakarta Resmi Disahkan, Komisi E DPRD: Lapor Jika Ada Pungli!
Ia mendorong agar dana tersebut langsung dialihkan untuk mengatasi isu-isu mendesak yang benar-benar menyentuh hajat hidup orang banyak, khususnya krisis pengelolaan sampah dan buruknya sanitasi lingkungan di berbagai sudut kota.
Sebagai contoh konkret betapa mendesaknya masalah di ibu kota, August membeberkan sebuah data pendukung yang cukup miris.
Di balik gemerlapnya gedung pencakar langit Jakarta, ternyata masih ada sekitar 3.000 keluarga yang belum memiliki septic tank atau tangki septik yang higienis di rumah mereka.
Bagi kamu generasi muda yang peduli terhadap isu lingkungan hidup, ini jelas bukan masalah sepele.
Ketiadaan sanitasi yang layak ibarat bom waktu bagi kesehatan lingkungan masyarakat sekitar yang bisa memicu berbagai wabah penyakit.
"Ini adalah masalah nyata yang berkaitan langsung dengan kesehatan lingkungan warga Jakarta. Di sinilah seharusnya CSR dari perusahaan milik daerah hadir dan memberikan solusi cepat," tegas August.
Kabar baiknya, langkah untuk mengalihkan fokus anggaran ini sebenarnya sangat memungkinkan dan tidak membutuhkan proses birokrasi yang berbelit-belit.
August menjelaskan bahwa pergeseran anggaran CSR di bawah batas 10 persen dapat langsung diputuskan dan dieksekusi melalui rapat dewan komisaris.
Jadi, pihak manajemen BUMD tidak perlu repot-repot menunggu jadwal Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk mulai bergerak menyelamatkan lingkungan.
Dengan adanya desakan kuat dari DPRD ini, diharapkan seluruh jajaran BUMD DKI Jakarta bisa lebih peka dan memprioritaskan penyelesaian masalah warganya sendiri.
Pengelolaan sampah dan sanitasi bukan cuma tugas pemerintah daerah semata, tapi juga butuh kolaborasi nyata dari dana perusahaan daerah.
Jadi, buat kamu para warga Jakarta, mari kita kawal terus realisasi program ini agar kota tempat kita tinggal bisa menjadi lebih bersih, sehat, dan nyaman untuk dihuni!
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi
Sumber: Berita Jakarta
Author
TERPOPULER
TAG POPULER
BERITA TERBARU
