Kemenkeu Tegaskan Sri Mulyani Tidak Pernah Sebut Guru Beban Negara

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam Konferensi Pers tentang RAPBN dan Nota Keuangan di Jakarta pada Jumat (15/8/2025). (HO-Kemenkeu-Andi Al Hakim)

JAKARTA – Kementerian Keuangan menegaskan bahwa video yang beredar dan memperlihatkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa guru adalah beban negara adalah palsu alias hoaks.

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu, Deni Surjantoro, menjelaskan bahwa video tersebut merupakan rekayasa (deepfake) dan potongan yang tidak utuh dari pidato Menkeu saat Forum Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia di ITB pada 7 Agustus lalu.

“Video yang mengatakan guru itu beban negara adalah hoaks. Ibu Menteri Keuangan sama sekali tidak pernah mengucapkan hal tersebut,” ujar Deni saat ditemui di Kompleks Parlemen, Selasa.

Deni juga mengimbau masyarakat agar lebih bijak dan berhati-hati dalam menerima informasi dari media sosial.

Sebagai catatan, pernyataan Sri Mulyani yang sebenarnya terkait dengan pos anggaran untuk guru dan dosen, di mana ia menyebutkan tantangan negara dalam memenuhi kebutuhan keuangan untuk guru dan dosen.

 “Klaster kedua adalah untuk guru dan dosen, mulai dari gaji sampai tunjangan kinerja. Sering di media sosial muncul anggapan bahwa dosen dan guru tidak dihargai karena gajinya kecil, ini jadi tantangan bagi keuangan negara. Pertanyaannya, apakah semuanya harus ditanggung negara atau ada peran serta masyarakat?” jelas Sri Mulyani.

Sementara itu, pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar Rp757,8 triliun dalam RAPBN 2026. Presiden Prabowo Subianto menyatakan anggaran ini akan digunakan untuk meningkatkan kualitas guru, memperkuat pendidikan vokasi, serta menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan dunia kerja.

Untuk kesejahteraan guru dan dosen, dialokasikan Rp178,7 triliun, termasuk tunjangan profesi bagi guru non-PNS dan guru ASN daerah.

Prabowo juga menekankan pentingnya penyaluran anggaran pendidikan yang tepat sasaran sebagai upaya untuk menciptakan pendidikan berkualitas dan mengurangi kemiskinan.

Baca juga: Komnas Haji Usulkan Pemerintah dan DPR Larang Umrah Mandiri