Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir. (HO-Muhammadiyah)
JAKARTA— Haedar Nashir, tokoh Muhammadiyah, mewanti-wanti agar pengelolaan dana haji tetap berada di tangan yang independen.
Menurutnya, Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) mesti tetap mandiri, bebas dari intervensi pihak luar, apalagi jika menyangkut kepentingan politik atau bisnis.
“Kalau sampai BPKH diseret ke arah yang bukan-bukan, ujung-ujungnya yang dirugikan itu ya umat sendiri,” ucap Haedar dalam keterangannya, Kamis (31/7).
Dia menegaskan, dana umat ini harus dikelola dengan serius—tepat sasaran dan berdampak nyata.
“Jangan habis untuk program yang sekadar formalitas atau hanya indah di atas kertas,” tambahnya.
Haedar juga mendorong agar BPKH fokus ke hal-hal yang betul-betul dibutuhkan masyarakat.
Menurut dia, program yang digulirkan sebaiknya berpijak pada realita di lapangan, bukan yang hanya mengesankan seolah-olah membantu tapi nihil hasil.
“Kita butuh pendekatan yang membumi, yang menyentuh langsung warga di bawah. Pendidikan, ekonomi, sosial keagamaan itu yang harus disentuh,” jelasnya.
Lebih jauh, ia menilai penting adanya pembenahan terhadap program-program keumatan agar tak kehilangan arah.
Intinya, jangan sampai BPKH jadi sekadar badan pengelola angka, tapi lepas dari misi keberpihakan pada masyarakat luas.
Baca juga: KPK Periksa Fiona Handayani, Mantan Staf Khusus Nadiem, Soal Kasus Google Cloud
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi
Sumber: ANTARA