JAKARTA – Badan Pusat Statistik (BPS) akan menggelar Sensus Ekonomi 2026 sebagai langkah besar untuk memetakan seluruh aktivitas ekonomi di luar sektor pertanian, termasuk konstruksi.
Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan bahwa sensus ini tidak bersifat sampling seperti survei, melainkan mencakup semua pelaku usaha tanpa pengecualian.
"Kami butuh kolaborasi dari berbagai pihak, termasuk Kementerian PUPR, agar proses pendataan bisa berlangsung menyeluruh dan akurat," ujar Amalia dalam konferensi pers, Selasa (19/8).
Sensus ini, kata dia, diharapkan mampu menyediakan data dasar yang komprehensif sebagai pijakan pengambilan kebijakan pembangunan ekonomi nasional. Amalia juga menekankan pentingnya keamanan data usaha, termasuk informasi sensitif seperti omzet dan identitas pelaku usaha.
"Jika datanya lengkap dan valid, hasilnya akan jadi masukan strategis bagi perumusan kebijakan," tambahnya.
Sensus Ekonomi adalah amanat dari UU Statistik Nomor 16 Tahun 1997, dan dilakukan setiap 10 tahun.
Terakhir kali sensus ini dilaksanakan pada 2016. Direktur Statistik Distribusi BPS, Sarpono, menyatakan bahwa perubahan signifikan dalam dunia usaha sejak saat itu membuat sensus mendatang menjadi semakin krusial.
Informasi yang akan dikumpulkan meliputi nama usaha, lokasi, jumlah tenaga kerja, nilai penjualan, hingga besaran modal.
Baca juga: Warga Tangkap Dua Terduga Pencuri Motor di Kebon Jeruk, Jakbar
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi
Sumber: ANTARA